MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi NTB memperkuat layanan kebencanaan. Langkah ini untuk memastikan masyarakat memperoleh perlindungan lebih baik dari berbagai risiko bencana.

Pemprov NTB mendorong penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berbasis Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pada suburusan kebencanaan di seluruh kabupaten dan kota di NTB.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair menyampaikan komitmen itu saat mewakili Gubernur NTB pada pembukaan Lokakarya Standar Pelayanan Minimal Berbasis NSPK Sub Urusan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Mataram, Rabu (3/6).

Program SIAP SIAGA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Provinsi NTB menggelar kegiatan itu.

Abul Chair menegaskan NTB memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Ancaman itu meliputi gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga tsunami.

Karena itu, pemerintah harus memastikan masyarakat mendapat perlindungan memadai melalui layanan kebencanaan yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

“SPM kebencanaan merupakan bentuk komitmen negara untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak perlindungan dari risiko bencana. Ini bukan sekadar soal administrasi atau laporan, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari layanan yang diberikan pemerintah,” ujarnya.

Perkuat Sistem Peringatan Dini

Abul Chair mengatakan pemerintah tidak cukup hanya mengejar kelengkapan dokumen. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat memahami risiko bencana di lingkungannya.

Sistem peringatan dini harus berfungsi. Pemerintah juga harus mampu merespons kondisi darurat secara cepat dan tepat.

“Pertanyaannya sederhana, apakah masyarakat memahami ancaman bencana di sekitarnya? Apakah sistem peringatan dini berfungsi? Apakah pemerintah mampu hadir dan memberikan perlindungan saat masyarakat membutuhkan? Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota menjadikan lokakarya itu sebagai ruang untuk mengidentifikasi tantangan layanan kebencanaan. Forum itu juga harus melahirkan langkah konkret bagi daerah masing-masing.

Sekda menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.

Bangun NTB Lebih Tangguh

Menurut Abul Chair, pembangunan daerah ke depan harus memperhitungkan risiko bencana sejak tahap perencanaan. Dengan cara itu, setiap program pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan.

Program pembangunan juga harus menjamin keselamatan dan ketahanan masyarakat.

Abul Chair mengatakan NTB memiliki pengalaman panjang menghadapi berbagai bencana. Pengalaman itu menjadi modal untuk memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, dan layanan kebencanaan.

Ia mengingatkan, manusia tidak bisa menghindari bencana. Namun, pemerintah dan masyarakat bisa menekan dampaknya melalui perencanaan matang, kesiapsiagaan baik, serta pelayanan publik berkualitas.

“Bencana tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya bisa kita kurangi. Karena itu, penguatan layanan kebencanaan harus menjadi tanggung jawab bersama demi mewujudkan NTB yang semakin tangguh, aman, dan siap menghadapi berbagai risiko bencana,” pungkasnya.