DOMPU, ntbkita.com-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat progres Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Dompu mencapai 76,5 persen hingga 22 Juli. Capaian itu menempatkan Dompu sebagai daerah dengan progres tertinggi dari 10 kabupaten dan kota di NTB.

“Dompu menjadi daerah dengan progres pendataan tertinggi di NTB, yakni mencapai 76,5 persen,” kata Kepala BPS Provinsi NTB H Wahyudin di Dompu, Rabu (22/7).

Wahyudin mengatakan BPS Kabupaten Dompu memprioritaskan pusat kegiatan ekonomi sejak awal pendataan. Strategi itu membantu petugas mempercepat progres Sensus Ekonomi 2026.

Petugas Dahulukan Pusat Kegiatan Ekonomi

Petugas lebih dahulu menyasar pasar tradisional, pertokoan, sentra usaha, dan lokasi dengan konsentrasi pelaku usaha. Setelah itu, petugas melanjutkan pendataan ke wilayah lain.

“Strateginya adalah mendata lebih dahulu lokasi yang memiliki banyak pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil, menengah maupun usaha besar. Dengan strategi itu, progres pendataan dapat meningkat lebih cepat,” ujarnya.

Strategi itu membantu petugas menjangkau sebagian besar unit usaha pada tahap awal sensus. Hasilnya, Dompu mampu mencatat progres lebih tinggi dibandingkan daerah lain di NTB.

Meski mengejar target, Wahyudin meminta seluruh petugas tetap mengutamakan akurasi dan kualitas data. BPS menargetkan petugas menuntaskan pendataan sekitar 20 Agustus.

Target itu memberi waktu bagi BPS untuk memverifikasi dan menyempurnakan kualitas data sebelum menutup seluruh tahapan sensus.

BPS Terjunkan 267 Petugas

BPS mengerahkan 267 petugas untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Dompu. Sebanyak 234 Petugas Pendata Lapangan mendatangi pelaku usaha secara langsung.

BPS juga menugaskan 32 Petugas Pemeriksa Lapangan untuk mengawasi dan memeriksa hasil pendataan. Selain itu, satu petugas dan satu pemeriksa khusus menangani objek pendataan tertentu.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan statistik ekonomi. BPS juga akan memakai data itu untuk memetakan potensi usaha dan menyusun struktur ekonomi daerah.

Pemerintah dapat memanfaatkan hasil sensus untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah dan nasional.