MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

Langkah itu bertujuan menjangkau masyarakat yang belum menerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Satuan Tugas MBG Pemprov NTB Fathul Gani mengatakan, NTB masih membutuhkan tambahan SPPG di sejumlah wilayah 3T.

“Memang secara kumulatif, jumlah SPPG di NTB sudah overload, tetapi ada wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Nah, wilayah-wilayah inilah yang tetap kita usulkan kepada BGN,” ujarnya di Mataram, Rabu (15/7/2026).

Wilayah 3T Tetap Bisa Mengusulkan SPPG

Fathul menjelaskan, NTB tetap dapat mengusulkan pembangunan SPPG meski jumlah unit secara keseluruhan sudah penuh atau berlebih.

Pemerintah daerah dapat menyampaikan usulan melalui koordinator wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) di setiap kabupaten dan kota.

Korwil akan menyesuaikan usulan dengan kebutuhan SPPG dan jumlah penerima manfaat. Setelah itu, korwil menyampaikan usulan kepada BGN pusat.

“Tetap bisa mengusulkan, karena khusus daerah 3 T masuk dalam prioritas nasional, termasuk kepada penerima manfaat seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Fathul Gani.

Pemprov NTB ingin memastikan program MBG juga menjangkau kelompok masyarakat di wilayah terpencil. Pemerintah turut memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Mitra Menunggu Kepastian BGN

Fathul mengungkapkan, mitra telah membangun beberapa SPPG di wilayah 3T. Namun, unit itu belum menjalankan operasional karena BGN belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan program.

“Belum beroperasi karena belum ada kepastian. Nah, mitra ini butuh jaminan dari BGN, apakah SPPG yang sudah terbangun di 3T bisa berjalan normal atau tidak operasionalnya, kan gitu,” ujarnya.

Fathul meminta BGN memberikan kepastian kepada mitra. Kepastian itu akan menentukan operasional SPPG yang sudah berdiri di wilayah 3T.

BGN kini memverifikasi ulang data penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat. Langkah itu bertujuan mencegah data ganda dan penerima fiktif dalam Program MBG.

Pemprov NTB masih menunggu informasi resmi mengenai batas waktu verifikasi.

“Jadi, BGN ingin memastikan data yang diberikan clear. Jangan sampai ada yang salah data atau fiktif. Pendataan ini butuh waktu, kita berharap kalau bisa secepatnya dilakukan,” katanya.

NTB Memiliki 820 Dapur SPPG

Data BGN mencatat NTB memiliki 820 dapur SPPG. Seluruh unit tersebar di 10 kabupaten dan kota.

Program MBG di NTB mencakup 1.832.808 penerima manfaat.

Kabupaten Lombok Timur memiliki unit terbanyak dengan 258 SPPG. Kabupaten Lombok Tengah memiliki 179 unit, sedangkan Kabupaten Lombok Barat memiliki 126 unit.

Pemprov NTB tetap mengusulkan tambahan SPPG berdasarkan kebutuhan wilayah. Pemerintah memprioritaskan daerah 3T yang belum terjangkau layanan MBG.