Gubernur Iqbal: Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak bagi Masyarakat

Avatar photo

Kamis, 23 Juli 2026 - 05:13 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

MATARAM, ntbkita.com-Gubernur Nusa Tenggara Barat menegaskan APBD bukan sekadar dokumen keuangan. APBD menjadi instrumen utama untuk menghadirkan kesejahteraan, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Gubernur menyampaikan penegasan itu dalam Pendapat Akhir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Rabu (22/7). Rapat membahas persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.

Gubernur mengatakan pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan. Pembahasan itu juga menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal dan memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Kami memandang setiap masukan, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai energi perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Gubernur.

Perkuat Perencanaan dan Penganggaran

Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen memperkuat perencanaan dan penganggaran yang adaptif, realistis, berbasis kinerja, serta memakai data valid.

Baca Juga :  Dekranasda NTB Ingin Riset Tenun Lombok Perkuat Daya Saing Perajin

Pemerintah juga akan meningkatkan disiplin pelaksanaan program melalui pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. Pemprov NTB turut menerapkan sistem peringatan dini untuk mempercepat realisasi belanja dan menekan SiLPA yang tidak produktif.

Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah akan mempercepat inventarisasi, validasi, penilaian, dan penyelesaian administrasi. Pemprov NTB juga akan mengoptimalkan pemanfaatan aset agar memberi nilai ekonomi dan mendukung pelayanan publik.

Pemerintah akan mengarahkan pembangunan infrastruktur untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Pembangunan itu juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, dan membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Gubernur mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi NTB, khususnya Badan Anggaran, atas pembahasan Raperda secara konstruktif.

Menurutnya, sinergi eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan pembangunan daerah berkelanjutan.

DPRD Sampaikan 18 Rekomendasi

Ketua DPRD Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda memimpin rapat paripurna itu. DPRD kemudian menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah.

Baca Juga :  DPRD NTB Nilai Beban Rp1 Triliun untuk PON 2028 Terlalu Berat bagi APBD

Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD melaporkan realisasi pendapatan daerah mencapai 99,79 persen. Sementara realisasi belanja mencapai 93,14 persen.

Badan Anggaran juga menyampaikan 18 rekomendasi strategis. Rekomendasi itu mencakup penguatan Pendapatan Asli Daerah, peningkatan kualitas belanja, pengendalian SiLPA, dan percepatan pengelolaan aset.

DPRD turut mendorong pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan penganggaran berbasis kinerja dan hasil atau performance-oriented budgeting.

APBD Harus Beri Manfaat Nyata

Persetujuan Raperda itu memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan akuntabel.

Pemerintah dan DPRD juga ingin memastikan setiap rupiah APBD memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kerja Sama Bali NTB NTT, Tiga Provinsi Teken Lima Rencana Aksi
DPMPTSP Lombok Timur Pantau Tambang Galian C, Minta Pelaku Usaha Tertib Izin
Bertahun-tahun Dikuasai Warga, Pemkab Dompu Berhasil Selamatkan Tanah 3,6 Hektare
Waktu Kian Mepet, 22 Paket Pengadaan Pemprov NTB Belum Berkontrak
Inspektorat NTB Awasi Ketat Anggaran Desa Berdaya, Dua Skema Jadi Sasaran
Nilai SAQ Keterbukaan Informasi NTB Naik 37 Poin Jadi 100
Pangdam Rinambora Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Tekankan Penguatan SDM
BRIDA NTB Perkuat Kerja Sama dengan Kemenkum untuk Pendaftaran HAKI

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 10:40 WITA

Kerja Sama Bali NTB NTT, Tiga Provinsi Teken Lima Rencana Aksi

Kamis, 12 November 2026 - 16:00 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Pantau Tambang Galian C, Minta Pelaku Usaha Tertib Izin

Kamis, 12 November 2026 - 10:08 WITA

Waktu Kian Mepet, 22 Paket Pengadaan Pemprov NTB Belum Berkontrak

Kamis, 12 November 2026 - 08:37 WITA

Inspektorat NTB Awasi Ketat Anggaran Desa Berdaya, Dua Skema Jadi Sasaran

Kamis, 12 November 2026 - 08:30 WITA

Nilai SAQ Keterbukaan Informasi NTB Naik 37 Poin Jadi 100

Berita Terbaru

Hari Guru

Pendidikan

Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?

Senin, 16 Nov 2026 - 07:27 WITA

Dekranasda

Ekonomi

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 Nov 2026 - 20:05 WITA