MATARAM, ntbkita.com-Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr H Lalu Muhamad Iqbal meminta birokrasi membangun sistem pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan. Sistem itu harus menjaga pelayanan publik tetap berjalan meski kepemimpinan berganti.

Iqbal menyampaikan pesan itu saat memberikan materi dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Senin (20/7).

Sebanyak 60 peserta mengikuti pelatihan bagi calon pemimpin birokrasi masa depan itu. Gubernur meminta mereka tidak hanya melahirkan program populer, tetapi juga membangun tata kelola yang efektif dan tidak bergantung pada figur tertentu.

Menurutnya, pergantian kepala daerah menjadi bagian dari sistem demokrasi. Namun, pergantian kepemimpinan tidak boleh mengganggu pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

“Sistem yang baik adalah sistem yang tetap berjalan meskipun pemimpinnya berganti. Kalau pemerintahan masih bergantung pada satu orang, berarti itu belum bisa disebut sistem,” tegas Gubernur.

Perencanaan Harus Terintegrasi

Iqbal menilai Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kokoh. Ia menyampaikan pandangan itu berdasarkan pengalamannya selama hampir tiga dekade sebagai diplomat.

Menurutnya, sejumlah proses pembangunan masih berjalan secara alamiah atau autopilot. Pemerintah belum sepenuhnya menopang proses itu dengan perencanaan jangka panjang yang terintegrasi.

Iqbal mencontohkan pengelolaan sampah yang masih berfokus pada penanganan limbah. Pemerintah belum membangun sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Kondisi serupa juga muncul dalam pengembangan pariwisata di sejumlah daerah. Sektor itu berkembang pesat, tetapi belum sepenuhnya bertumpu pada rencana induk yang komprehensif.

Gubernur juga meminta birokrasi tidak menganggap transformasi digital sebagai jawaban atas seluruh persoalan. Pemerintah harus membenahi sistem sebelum menerapkan digitalisasi.

“Benahi sistem terlebih dahulu, baru lakukan digitalisasi. Kalau sistemnya masih buruk lalu didigitalisasi, yang terjadi justru mempercepat kesalahan,” ujarnya.

ASN Jaga Keberlanjutan Birokrasi

Iqbal menegaskan aparatur sipil negara memegang peran sebagai penjaga memori kelembagaan atau institutional memory. ASN harus memastikan pemerintahan tetap berjalan melintasi pergantian kepemimpinan.

Karena itu, ASN harus menjaga profesionalisme dan integritas. Mereka juga tidak boleh terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek.

“Politisi datang dan pergi setiap lima tahun. Tetapi birokrasi tetap ada. Karena itu, tanggung jawab terbesar ASN adalah menjaga keberlanjutan sistem,” katanya.

Gubernur mengingatkan sistem demokrasi kerap mendorong kebijakan populis karena hasilnya cepat terlihat. Kebijakan seperti itu juga dapat memberi keuntungan politik dalam jangka pendek.

Sebaliknya, pembangunan sistem membutuhkan keberanian, konsistensi, dan komitmen jangka panjang. Hasilnya bahkan mungkin baru dapat dirasakan generasi berikutnya.

Iqbal juga mengajak peserta memahami pengaruh dinamika global terhadap daerah. Pandemi, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi harga komoditas dunia dapat memengaruhi ekonomi daerah.

Pemimpin birokrasi perlu membaca hubungan antara kondisi global, nasional, dan daerah sebelum mengambil kebijakan. Pemerintah juga perlu memperkuat penguasaan rantai nilai atau value chain.

Langkah itu dapat mendorong Indonesia agar tidak hanya menjadi produsen komoditas. Indonesia juga perlu memperkuat daya tawar dalam perekonomian global.

Sistem Menjadi Warisan Birokrasi

Gubernur menegaskan kualitas pemerintahan tidak bergantung pada kehebatan individu. Kekuatan sistem menentukan keberhasilan pemerintahan.

“Orang hebat dalam sistem yang buruk hasilnya akan tetap buruk. Sebaliknya, orang biasa dalam sistem yang baik dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kalau harus memilih, saya lebih memilih sistem yang baik,” ujarnya.

Iqbal mengajak peserta PKN Tingkat II menjadikan pembangunan sistem sebagai warisan bagi generasi mendatang.

“Politisi memberikan visi, tetapi birokrasi membangun sistem. Bangunlah sistem yang berkelanjutan dan tinggalkan tata kelola yang baik, karena itulah amal jariyah birokrasi yang manfaatnya akan terus dirasakan masyarakat jauh setelah kita tidak lagi menjabat,” pungkasnya.