LOMBOK TIMUR, ntbkita.com-Kabupaten Lombok Timur masuk daftar daerah percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) pada 2026. Program ini menyasar penyaluran bantuan agar lebih tepat kepada penerima.

Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Ahyan mengatakan, digitalisasi bansos penting untuk memperkuat ketepatan sasaran pemerintah dalam menyalurkan bantuan.

Ia menyampaikan hal itu saat sosialisasi perluasan uji coba digitalisasi bansos di Lombok Timur, Rabu (3/6/2026).

Program Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Republik Indonesia itu memakai sistem pendaftaran mandiri berbasis data dan verifikasi biometrik.

“Program yang digagas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Republik Indonesia ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan melalui sistem pendaftaran mandiri berbasis data dan verifikasi biometrik,” kata Ahyan.

Sasar 145 Ribu KPM

Lombok Timur menjadi satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang masuk lokasi perluasan uji coba digitalisasi bansos pada 2026.

Ahyan mengatakan, bansos menjadi salah satu bentuk kehadiran negara dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Di Lombok Timur terdapat lebih dari 145 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) untuk program PKH (Program Keluarga Harapan), sembako, dan bantuan sosial lainnya,” katanya.

Namun, pelaksanaan bansos masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari pembaruan data yang tidak cepat, keterlambatan penyaluran, hingga bantuan yang salah sasaran.

Menurut Ahyan, digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos atau Perlindungan Sosial sejalan dengan visi pembangunan Lombok Timur yang sejahtera, maju, adil, religius, dan transparan (smart).

Visi itu menempatkan transformasi digital sebagai salah satu pilar utama pelayanan publik.

Pakai Verifikasi Biometrik

Ahyan menjelaskan, sistem baru tidak lagi bergantung pada pengusulan berjenjang seperti sebelumnya. Masyarakat yang masuk Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat mendaftarkan diri secara mandiri bersama anggota keluarganya melalui aplikasi yang tersedia.

Anggota Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Republik Indonesia Samuel Prayoga Tampubolon mengatakan, Lombok Timur memiliki sekitar 400 ribu kepala keluarga sebagai sasaran pendataan.

“Pemerintah menargetkan seluruh warga yang memenuhi syarat dapat terakomodasi dalam sistem baru tersebut,” katanya.

Samuel menjelaskan, sistem akan melakukan verifikasi biometrik saat proses pendaftaran. Sistem mencocokkan wajah pemohon dengan data biometrik pada basis data kependudukan.

Jika data sesuai, sistem otomatis menampilkan data keluarga. Sistem juga menghitung tingkat kelayakan penerima bantuan berdasarkan berbagai indikator yang telah ditetapkan.

Menurut Samuel, teknologi digital dan biometrik dalam proses itu bertujuan memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial.