Prabowo Tegaskan Pemerintah Wajib Berpihak kepada Rakyat

Avatar photo

Sabtu, 11 Juli 2026 - 09:59 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

LOMBOK BARAT, ntbkita.com-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjalankan pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Ia menyampaikan penegasan itu saat meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

Di hadapan jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ribuan masyarakat, Prabowo mengingatkan seluruh penyelenggara negara memikul amanah besar untuk mengabdi kepada rakyat. Karena itu, pemerintah harus mengarahkan setiap kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kepentingan bangsa.

Presiden mengatakan, birokrasi, TNI, Polri, dan aparat penegak hukum merupakan pelayan rakyat. Mereka harus menggunakan seluruh kewenangan, jabatan, dan fasilitas secara bertanggung jawab karena semua amanah itu bersumber dari rakyat.

Tegakkan Hukum dan Berantas Korupsi

Prabowo menegaskan komitmennya menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan latar belakang atau kedudukan seseorang. Menurutnya, supremasi hukum harus menjadi fondasi pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Baca Juga :  Harga Elpiji 3 Kg di KSB Tembus Rp100 Ribu, Satgas Temukan Dugaan Permainan Distribusi

Presiden juga kembali menegaskan tekad pemerintah memberantas korupsi. Pemerintah akan menutup berbagai kebocoran keuangan negara yang selama ini menghambat pembangunan nasional.

Menurut Prabowo, pemerintah harus menggunakan setiap rupiah uang negara secara efektif. Anggaran negara harus kembali memberi manfaat kepada masyarakat melalui pembangunan, pelayanan publik, dan program peningkatan kesejahteraan.

Perkuat Ketahanan Pangan

Presiden menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan rakyat hidup dalam kemiskinan atau kesulitan memperoleh pangan. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi fondasi utama kedaulatan bangsa.

Pemerintah akan memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan produktivitas pertanian. Pemerintah juga harus berpihak kepada petani sebagai produsen pangan nasional.

Selain ketahanan pangan, Prabowo menyampaikan optimisme terhadap upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi nasional. Pemerintah akan mengembangkan bahan bakar nabati B50 untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.

Baca Juga :  Pemprov NTB Pastikan Rekomendasi BPK Sudah Ditindaklanjuti

B50 Bisa Hemat Rp170 Triliun

Prabowo menjelaskan, pengembangan B50 berpotensi menghemat anggaran negara sekitar Rp170 triliun. Pemerintah dapat mengalihkan penghematan itu untuk mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur strategis.

Infrastruktur itu meliputi bendungan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan pembangunan lain yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Presiden mengakui berbagai kebijakan strategis pemerintah tidak selalu berjalan mudah. Namun, pemerintah akan tetap konsisten mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan nasional.

Pemerintah juga akan menghadapi berbagai tantangan dan kepentingan yang menghambat upaya mewujudkan kemandirian bangsa.

Prabowo menegaskan, pemerintah mengarahkan seluruh ikhtiar untuk membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Ia optimistis pemerintahan yang bersih, penegakan hukum yang adil, pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab, serta pembangunan yang berpihak kepada rakyat dapat membawa Indonesia menjadi bangsa maju dan makmur.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gubernur Iqbal Minta Manajemen Risiko Jadi Dasar Keputusan Pemprov NTB
Tumpukan Sampah TPS Sandubaya Menyusut Jadi 2.000–3.000 Ton
Tempah Dedoro Mataram Tembus 1.249 Unit dan Kurangi Sampah ke TPA
Puluhan Ribu Nelayan NTB Terkendala Akses BBM Subsidi
Pemprov NTB dan Pemkot Mataram Bagikan Bendera Sambut HUT Ke-81 RI
Pemprov NTB Siapkan Talent Pool untuk Pengisian Jabatan ASN
Pemprov NTB Susun Pedoman Mediasi Sengketa Pernikahan Beda Agama
Kuota Elpiji 3 Kilogram KSB Turun, Pemkab Minta Tambahan ke Pusat

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 05:37 WITA

Gubernur Iqbal Minta Manajemen Risiko Jadi Dasar Keputusan Pemprov NTB

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 18:49 WITA

Tumpukan Sampah TPS Sandubaya Menyusut Jadi 2.000–3.000 Ton

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 12:52 WITA

Tempah Dedoro Mataram Tembus 1.249 Unit dan Kurangi Sampah ke TPA

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 10:30 WITA

Puluhan Ribu Nelayan NTB Terkendala Akses BBM Subsidi

Jumat, 7 Agustus 2026 - 21:42 WITA

Pemprov NTB dan Pemkot Mataram Bagikan Bendera Sambut HUT Ke-81 RI

Berita Terbaru

Sudirsah Sujanto

Olahraga

Jelang PON 2028 Gubernur Iqbal Didorong Jadi Ketua KONI NTB

Sabtu, 8 Agu 2026 - 18:52 WITA