Kejari Loteng Soroti Celah Korupsi dalam Pengadaan e-Katalog

Avatar photo

Sabtu, 18 Juli 2026 - 06:52 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

LOMBOK TENGAH, ntbkita.com-Kejaksaan Negeri Lombok Tengah meminta pemerintah memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog. Sehingga pengawasan ketat perlu dilakukan untuk mencegah potensi korupsi.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah Alfa Dera mengatakan, penyimpangan tidak hanya muncul dalam mekanisme tender atau lelang. Pengadaan melalui e-Katalog juga memiliki risiko serupa.

“Apabila tidak disertai perencanaan yang baik, integritas, dan pengawasan yang memadai, pengadaan melalui e-Katalog berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum,” katanya, Jumat (17/7).

Kasus Dump Truck Jadi Pengingat

Alfa menyinggung perkara dugaan korupsi pengadaan dump truck dan arm roll. Kejari Lombok Tengah telah melimpahkan perkara itu ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut dia, perkara itu menjadi pengingat bagi pemerintah. Penyimpangan pengadaan dapat merugikan keuangan negara apabila pelaksana mengabaikan ketentuan.

Baca Juga :  Kapolres Bima Ajak Warga Berani Lawan Narkoba, Laporkan Transaksi Mencurigakan

Perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu menyasar pengadaan melalui e-Katalog.

“Pengadaan melalui e-Katalog merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Akan tetapi, sistem yang baik tetap membutuhkan integritas para pelaksana,” katanya.

Waspadai Cashback dan Penggelembungan Harga

Alfa menyebut pengadaan melalui e-Katalog tetap memiliki sejumlah celah penyimpangan. Risiko itu meliputi praktik uang kembali atau cashback, pengaturan spesifikasi yang mengarah kepada penyedia tertentu, serta penggelembungan harga.

Ia menilai tahap perencanaan menjadi fase paling menentukan dalam pengadaan barang dan jasa. Pemerintah harus menyusun kebutuhan berdasarkan kondisi riil.

Perencanaan yang mengarah kepada kepentingan tertentu dapat menghilangkan objektivitas. Risiko itu tetap muncul meski pemerintah menjalankan pengadaan melalui sistem elektronik.

Karena itu, pengawasan harus mencakup seluruh tahapan. Ini bisa dimulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan anggaran, pemilihan metode pengadaan, pelaksanaan kontrak, hingga pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.

Baca Juga :  Polresta Mataram Amankan 11 Orang Terkait Dugaan Penganiayaan di Jalan Udayana dan Airlangga

Kejari Perkuat Pencegahan

Kejari Lombok Tengah akan menjaga keseimbangan antara penindakan dan pencegahan. Kejaksaan juga akan memperkuat edukasi, pendampingan, koordinasi, serta perbaikan tata kelola pengadaan.

“Apabila ditemukan dugaan tindak pidana korupsi yang didukung alat bukti yang cukup, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan hukum,” katanya.

Alfa menegaskan penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan efek jera. Penegakan hukum juga harus memastikan negara mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel.

“Harapan kami, pencegahan korupsi menjadi tanggung jawab bersama. Dengan tata kelola yang baik dan pengawasan yang kuat, setiap rupiah keuangan negara dapat benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu Selama Tiga Tahun
Direktur Umum dan Keuangan Aini Akui Semua Direksi PT AMGM Dapat THR dari Kontraktor
Catut Nama Kejaksaan, Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu
Polisi Ungkap 6 Kasus Curanmor di Lombok Barat, Modusnya Pinjam Motor hingga Kunci T
Penyelidikan Dugaan Pungli KIP Kuliah Unbim Masih Berjalan, Polisi Dalami Bukti dan Saksi
Bisnis Rumput Laut 30 Ton di Dompu, WNA Tiongkok Dideportasi dan Dicekal 5 Tahun
Polresta Mataram Perketat Patroli di Kawasan Rawan Kejahatan Jalanan
Polda NTB Terjunkan Tim Telusuri Asal Emas Selundupan 5 Kilogram

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 09:04 WITA

Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu Selama Tiga Tahun

Rabu, 11 November 2026 - 18:18 WITA

Direktur Umum dan Keuangan Aini Akui Semua Direksi PT AMGM Dapat THR dari Kontraktor

Rabu, 11 November 2026 - 17:09 WITA

Catut Nama Kejaksaan, Oknum LSM Diduga Peras Sekolah di Dompu

Selasa, 10 November 2026 - 13:15 WITA

Polisi Ungkap 6 Kasus Curanmor di Lombok Barat, Modusnya Pinjam Motor hingga Kunci T

Selasa, 3 November 2026 - 13:25 WITA

Penyelidikan Dugaan Pungli KIP Kuliah Unbim Masih Berjalan, Polisi Dalami Bukti dan Saksi

Berita Terbaru

Hari Guru

Pendidikan

Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?

Senin, 16 Nov 2026 - 07:27 WITA

Dekranasda

Ekonomi

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 Nov 2026 - 20:05 WITA