MATARAM, ntbkita.com-Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri mengingatkan aparatur pemerintah agar tidak hanya mengandalkan kemampuan administratif. Di tengah disrupsi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI), pemimpin birokrasi harus mampu membaca perubahan dan membawa solusi bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan Umi Dinda saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Selasa (2/6).

Kegiatan itu dibuka Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq. Sebanyak 61 peserta dari berbagai instansi ikut dalam pelatihan ini. Mereka berasal dari Kementerian Desa, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi NTB, serta pemerintah kabupaten/kota se-NTB.

“AI mungkin dapat menggantikan banyak pekerjaan administratif, tetapi tidak akan pernah menggantikan kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, membangun kepercayaan, dan menyatukan berbagai kepentingan untuk tujuan yang lebih besar,” kata Wagub NTB.

Umi Dinda mengatakan, birokrasi sedang menghadapi perubahan besar. Tantangan tidak hanya datang dari perkembangan teknologi digital dan AI. Pemerintah juga menghadapi tantangan geopolitik global, ancaman krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim.

Karena itu, birokrasi tidak bisa lagi bergerak dengan pola kerja lama. Aparatur pemerintah perlu lebih adaptif, inovatif, dan mampu memberi solusi nyata.

“Birokrasi tidak boleh lagi hanya bekerja secara administratif. Pemimpin harus mampu membaca perubahan, membangun inovasi, dan menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.

AI dan Sentuhan Manusia

Umi Dinda menilai AI bisa membantu mempercepat pelayanan publik. Teknologi itu juga dapat membantu pengolahan data pemerintahan. Namun, kepemimpinan tetap membutuhkan kemampuan manusia.

Menurut dia, pemimpin harus mampu mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Pemimpin juga harus membangun kepercayaan publik dan menjaga kolaborasi lintas kepentingan.

Dalam kesempatan itu, Umi Dinda menyoroti pentingnya penguatan kapasitas aparatur sipil negara. Ia mengapresiasi kembalinya pelaksanaan PKN Tingkat II di NTB setelah vakum selama delapan tahun.

Pelatihan ini menjadi momentum penting untuk menyiapkan pemimpin birokrasi yang siap menghadapi perubahan zaman.

“Pengalaman adalah modal yang sangat berharga, tetapi tantangan masa depan membutuhkan pemimpin yang terus belajar, beradaptasi, dan berani melakukan terobosan,” katanya.

Dorong Peran Perempuan

Umi Dinda juga mendorong peran perempuan dalam kepemimpinan birokrasi. Menurut dia, kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan dan kompetensi.

Pemimpin juga harus mampu membangun kepercayaan. Selain itu, pemimpin perlu menghadirkan pengaruh positif bagi lingkungan kerja.

Indah menegaskan, penguatan kepemimpinan birokrasi menjadi bagian penting untuk mendukung agenda pembangunan NTB. Terutama pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas.

“Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar birokrat yang mampu menjalankan aturan, tetapi pemimpin yang mampu membaca perubahan, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat,” ujar dia.