LOMBOK BARAT, ntbkita.com-Para gubernur dari seluruh Indonesia menyatukan langkah untuk mempercepat transformasi daerah. Mereka mendorong inovasi, kolaborasi, dan penguatan kapasitas fiskal.

Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membuka forum itu di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (16/7/2026).

Rapat kerja mengangkat tema “UMKM Berdaya Saing Global dan Optimalisasi Pajak Air Permukaan untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”.

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyambut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud, serta para gubernur dan wakil gubernur.

Jajaran kementerian dan lembaga, pimpinan DPRD NTB, Forkopimda, serta kepala daerah di Pulau Lombok juga menghadiri kegiatan.

APPSI Jadi Ruang Berbagi Inovasi

Gubernur NTB mengapresiasi Kementerian Dalam Negeri dan APPSI karena memilih NTB sebagai tuan rumah.

“Kepercayaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Semoga seluruh peserta tidak hanya membawa pulang hasil-hasil rapat, tetapi juga pengalaman dan kesan baik selama berada di daerah kami,” ujar Gubernur.

Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menilai APPSI bukan sekadar forum koordinasi. APPSI menjadi ruang bagi pemerintah provinsi untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi pembangunan.

“Setiap daerah memiliki karakter, tantangan, dan potensi yang berbeda. Namun kita dipersatukan oleh tanggung jawab yang sama, yaitu memastikan daerah yang kita pimpin terus bertumbuh, semakin mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Menurut Miq Iqbal, perubahan global menuntut pemerintah daerah meninggalkan pola kerja biasa. Pemerintah harus terus belajar, beradaptasi, memperbaiki tata kelola, dan melahirkan inovasi.

Ia mendorong setiap provinsi membagikan praktik terbaik. Daerah lain kemudian dapat mengadopsi inovasi sesuai kebutuhan dan karakter wilayah masing-masing.

UMKM dan Pajak Air Permukaan Jadi Fokus

Miq Iqbal mengatakan, penguatan UMKM dan optimalisasi Pajak Air Permukaan memiliki tujuan yang sama. Keduanya dapat memperkuat kemandirian ekonomi dan kapasitas fiskal daerah.

Pemerintah daerah perlu membantu UMKM meningkatkan kualitas produk. Dukungan juga mencakup digitalisasi, akses pembiayaan, sertifikasi, dan perluasan pasar.

Daerah juga perlu mengelola Pajak Air Permukaan secara adil, transparan, dan berkelanjutan. Pendapatan dari sektor itu harus memberi manfaat bagi masyarakat.

Ketua Umum APPSI Dr. H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E. mengatakan, rapat kerja dan Munaslub menjadi forum untuk merumuskan rekomendasi berdasarkan kondisi daerah.

Menurutnya, APPSI tidak hanya menampung aspirasi gubernur. Organisasi itu juga memperkuat kerja sama antarpemerintah provinsi.

Pemerintah daerah harus mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan kewenangan.

APPSI pun mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Organisasi itu juga mengusulkan reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan agar lebih adil dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kepala Daerah Harus Menjadi Transformer

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai kepala daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Tantangan itu mencakup dinamika geopolitik, pelaksanaan program prioritas nasional, perkembangan media digital, dan risiko tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, kondisi itu membutuhkan kepala daerah yang adaptif, visioner, dan berintegritas.

Gubernur juga harus menjalankan dua fungsi secara seimbang. Mereka bertugas sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat.

Bima meminta gubernur memperkuat koordinasi dengan bupati dan wali kota. Kepala daerah juga harus menjaga integritas birokrasi, membangun sinergi dengan Forkopimda, dan menyelesaikan persoalan lintas wilayah.

Ia menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat daerah berhenti bergerak. Pemerintah daerah harus menjadi transformer, bukan sekadar survivor.

Daerah perlu meningkatkan efisiensi belanja, memperkuat investasi, dan mengoptimalkan aset. Pemerintah juga perlu memperbaiki kinerja BUMD dan BLUD, menyederhanakan regulasi, serta mempercepat penyusunan tata ruang.

NTB Masuk Motor Pertumbuhan Nasional

Bima menempatkan NTB sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Maluku Utara dan Sulawesi Tengah juga masuk dalam kelompok itu.

Menurutnya, capaian itu menunjukkan kemampuan daerah dalam menggerakkan pembangunan nasional. Kepemimpinan kuat, inovasi berkelanjutan, dan tata kelola efektif menjadi faktor pendukung.

Rapat Kerja dan Munaslub APPSI 2026 menargetkan rekomendasi yang dapat memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Para gubernur juga mendorong hasil forum menjadi dasar kebijakan, bukan sekadar dokumen organisasi. Dari Senggigi, mereka membawa semangat untuk mempercepat transformasi daerah melalui kolaborasi, inovasi, dan penguatan fiskal.