Pemprov NTB Matangkan Konversi BPR Jadi Syariah

Avatar photo

Selasa, 2 Juni 2026 - 20:24 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sekda NTB Abul Chair. (humas pemprov ntb)

Sekda NTB Abul Chair. (humas pemprov ntb)

MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mematangkan langkah konversi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi bank berbasis syariah.

Pemprov NTB menilai perubahan status itu penting untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat. Langkah ini juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah.

Sekretaris Daerah NTB H. Abul Chair mengatakan, pemerintah daerah mengapresiasi berbagai masukan DPRD NTB dalam penyusunan regulasi konversi BPR Syariah.

Ia menyampaikan hal itu dalam sidang paripurna DPRD NTB terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) konversi BPR Syariah inisiatif Pemprov NTB. Sidang berlangsung di ruang sidang utama Kantor Gubernur NTB, Selasa, 2 Juni 2026.

Abul Chair mengatakan, perubahan status BPR harus memperhatikan sejumlah aspek. Mulai dari hukum perbankan, kesiapan sumber daya manusia, tata kelola perusahaan, hingga dukungan teknologi layanan keuangan.

Baca Juga :  Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

“Transformasi menuju syariah harus ditopang kesiapan regulasi, SDM, infrastruktur digital, dan core banking system yang memadai,” kata Abul Chair.

Perluas Akses Pembiayaan

Abul Chair menjelaskan, pemerintah perlu menyiapkan harmonisasi aturan transisi. Langkah itu untuk menjaga hak dan kewajiban nasabah maupun perusahaan secara hukum.

Ia menilai konversi BPR juga membuka peluang restrukturisasi pembiayaan. Portofolio syariah yang lebih luas dapat bergerak pada sektor riil masyarakat.

Menurut Abul Chair, keberhasilan BPR Syariah kelak tidak hanya bertumpu pada keuntungan perusahaan. Lembaga itu juga perlu memperluas akses pembiayaan inklusif.

BPR Syariah juga harus membantu masyarakat mengurangi ketergantungan pada praktik rentenir.

“Pemprov sebagai pemegang saham terbesar tetap menerapkan prinsip good governance dan tidak mengintervensi proses bisnis perusahaan,” ujarnya.

Baca Juga :  NTB Pertahankan Peringkat Ketiga Indonesia Muslim Travel Index 2026

Ia menegaskan, orientasi konversi BPR tidak hanya mengejar keuntungan. Pemprov NTB juga ingin memperkuat kesejahteraan bersama.

“Orientasinya bukan hanya profit, tetapi juga kesejahteraan bersama,” katanya.

Perkuat Ekonomi Syariah

Pemprov NTB melihat konversi BPR sebagai bagian dari penguatan rantai ekonomi syariah daerah.

Skema integrasi itu mencakup hubungan antara Bank NTB Syariah, BPRS, Jamkrida Syariah, koperasi syariah, hingga pelaku UMKM.

Pemerintah berharap BPR Syariah kelak menjadi instrumen pembiayaan yang lebih mudah dijangkau masyarakat kecil.

Sasaran utama pembiayaan itu mencakup pelaku usaha mikro dan sektor produktif di daerah.

Dengan langkah ini, Pemprov NTB ingin memperkuat inklusi pembiayaan. Pemerintah juga ingin mendorong pengembangan ekonomi syariah agar lebih terhubung dengan kebutuhan masyarakat.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor
Gubernur Iqbal Minta Cabang Bank NTB Syariah di Jakarta Tak Jadi Tempat Singgah Pejabat
BRIDA NTB Jajaki Produksi Genteng Biomassa melalui UMKM dan Koperasi Desa
Ekspor NTB Melonjak 244,23 Persen, Tembus US$2,07 Miliar hingga September 2026
Pemkab Lombok Barat Latih UMKM Kelola Keuangan dan Pasarkan Produk dengan AI
Pemprov NTB Minta Tata Niaga Tembakau Dibenahi, Petani Butuh Kepastian Harga
214 Gerai Koperasi Merah Putih di NTB Rampung, 119 Unit Mulai Beroperasi
Gubernur NTB Lalu Iqbal Dorong Ekonomi Kreatif Jadi Kunci Pemerataan Kesejahteraan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 20:05 WITA

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 November 2026 - 10:42 WITA

Gubernur Iqbal Minta Cabang Bank NTB Syariah di Jakarta Tak Jadi Tempat Singgah Pejabat

Kamis, 5 November 2026 - 19:47 WITA

BRIDA NTB Jajaki Produksi Genteng Biomassa melalui UMKM dan Koperasi Desa

Selasa, 3 November 2026 - 09:25 WITA

Ekspor NTB Melonjak 244,23 Persen, Tembus US$2,07 Miliar hingga September 2026

Senin, 2 November 2026 - 15:45 WITA

Pemkab Lombok Barat Latih UMKM Kelola Keuangan dan Pasarkan Produk dengan AI

Berita Terbaru

Hari Guru

Pendidikan

Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?

Senin, 16 Nov 2026 - 07:27 WITA

Dekranasda

Ekonomi

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 Nov 2026 - 20:05 WITA