KDMP Bakal Salurkan Bansos dan Serap Hasil Panen

Avatar photo

Kamis, 16 Juli 2026 - 17:19 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Cahyo

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026. Foto: BPMI Setpres/Cahyo

JAKARTA, ntbkita.com-Pemerintah menempatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai pusat penyaluran berbagai program bantuan. Koperasi juga akan menyerap hasil pertanian masyarakat desa.

Jaringan KDMP akan menyalurkan bantuan sosial dan barang bersubsidi. Langkah itu bertujuan memperkuat distribusi program pemerintah hingga tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan keputusan itu kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri untuk membahas perkembangan KDMP.

Bantuan Pemerintah Masuk Melalui KDMP

Zulkifli menjelaskan, KDMP akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Pemerintah akan memanfaatkan koperasi untuk menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat.

“Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastrukturnya pemerintah, satu. Apa itu infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantu sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih, tadi diputuskan sudah,” jelas Menko Pangan.

Baca Juga :  Ekonomi NTB Tumbuh 13,24 Persen, Kadin Siap Dorong Investasi

Pemerintah memilih jaringan koperasi karena setiap desa memiliki unit pelayanan. Skema itu dapat memperjelas jalur penyaluran bantuan dan barang bersubsidi.

KDMP juga akan melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Koperasi akan menjadi penghubung antara program pemerintah dan warga desa.

Koperasi Serap Gabah dan Jagung

KDMP juga akan menjalankan fungsi sebagai offtaker atau pembeli hasil produksi pertanian. Koperasi dapat membeli komoditas ketika harga pasar turun di bawah acuan pemerintah.

Fungsi itu mencakup hasil pertanian seperti gabah dan jagung. Pemerintah ingin memastikan koperasi ikut menampung produksi masyarakat.

“Nomor dua, dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka koperasi dia bisa offtaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah,” tuturnya.

Baca Juga :  Pemprov NTB Percepat Koperasi Merah Putih lewat Penguatan Tata Kelola

Melalui skema itu, KDMP dapat langsung membeli hasil panen petani. Koperasi kemudian mengelola produk pertanian melalui ekosistem ekonomi desa.

Keuntungan Kembali ke Desa

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, program KDMP harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Pemerintah akan mengarahkan sebagian keuntungan koperasi untuk menambah pendapatan asli desa. Masyarakat desa juga akan menikmati bagian keuntungan lainnya.

“Dari keuntungan itu ada 20% dari Kopdes itu akan menjadi pendapatan asli desa,” ungkapnya.

“Kopdes ini berhasil dan sukses karena ada efek positifnya kepada desa. Termasuk sisanya yang 80% akan kembali ke rakyat di desa itu,” sambungnya.

Pemerintah berharap KDMP mampu memperkuat perputaran ekonomi lokal. Koperasi juga akan menghubungkan bantuan pemerintah, hasil produksi masyarakat, dan pendapatan desa.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dukung Ketahanan Pangan, Polres Lombok Timur Serahkan Alsintan kepada Petani
55 Desa NTB Terima Rp 16,5 Miliar dari Program Desa Berdaya
Ekonomi NTB Tumbuh 10,42 Persen, Ekonom Unram Ingatkan Manfaatnya Harus Sampai ke Warga
Disparekraf NTB Siapkan Creative Hub dan Ekraf Satu Data
Sensus Ekonomi NTB Capai 94 Persen, Pemprov Perkuat Kebijakan Berbasis Data
Pemprov NTB Genjot Hilirisasi Pangan dan Pariwisata Berkualitas
DBH Diperkirakan Hanya Rp 13,3 Miliar, Pemprov NTB Ketatkan Belanja
Keringanan Pajak Dorong 4.072 Kendaraan Luar Daerah Mutasi ke NTB

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 16:48 WITA

Dukung Ketahanan Pangan, Polres Lombok Timur Serahkan Alsintan kepada Petani

Selasa, 1 September 2026 - 08:44 WITA

55 Desa NTB Terima Rp 16,5 Miliar dari Program Desa Berdaya

Senin, 31 Agustus 2026 - 03:20 WITA

Ekonomi NTB Tumbuh 10,42 Persen, Ekonom Unram Ingatkan Manfaatnya Harus Sampai ke Warga

Jumat, 14 Agustus 2026 - 17:50 WITA

Disparekraf NTB Siapkan Creative Hub dan Ekraf Satu Data

Selasa, 11 Agustus 2026 - 19:54 WITA

Sensus Ekonomi NTB Capai 94 Persen, Pemprov Perkuat Kebijakan Berbasis Data

Berita Terbaru

Kepala DPMPD-DUKCAPIL NTB Lalu Hamdi.

Ekonomi

55 Desa NTB Terima Rp 16,5 Miliar dari Program Desa Berdaya

Selasa, 1 Sep 2026 - 08:44 WITA