MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama berbagai pemangku kepentingan memperkuat komitmen menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Komitmen itu mereka dorong melalui peluncuran program Voice for Equality: Stop Kekerasan Berbasis Gender.

Program ini menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan lebih aman, setara, dan bebas dari kekerasan. Program itu juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTB.

Wakil Gubernur NTB Hj Indah Dhamayanti Putri memimpin penandatanganan komitmen bersama lintas sektor. Ia hadir didampingi Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta M Iqbal.

Penandatanganan berlangsung dalam kegiatan Dialog Kerja Sama dan Pemetaan Situasi Kebutuhan Layanan Kekerasan Berbasis Gender di Aula Rinjani BPSDMD Provinsi NTB, Mataram, Kamis (4/6).

Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi NTB Ahmad Masyhuri, Direktur PPA dan PPO Polda NTB Kombes Pol Ni Made Pujewati, perwakilan organisasi masyarakat sipil, akademisi, kelompok disabilitas, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai lembaga yang bergerak pada isu perlindungan perempuan dan anak.

Dalam sambutannya, Wagub NTB menegaskan, kekerasan berbasis gender bukan hanya persoalan sosial. Masalah itu juga berkaitan erat dengan berbagai tantangan pembangunan daerah. Mulai dari perkawinan anak, stunting, rendahnya kualitas pendidikan, hingga kemiskinan ekstrem.

Menurut Indah, pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Seluruh elemen masyarakat perlu terlibat aktif. Mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, hingga dunia usaha.

“Kami percaya bahwa tanpa dukungan berbagai pihak, target yang ingin kita capai tidak akan terwujud. Karena itu, saya berharap kita semua memiliki komitmen yang sama untuk menjadi bagian dari gerakan menghentikan kekerasan berbasis gender di Nusa Tenggara Barat,” ujar Indah Dhamayanti Putri.

Cegah Kekerasan dari Rumah

Wagub menekankan, upaya pencegahan harus bermula dari keluarga dan komunitas terkecil. Penguatan pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai kekerasan.

Menurut dia, sekolah perempuan dan berbagai program peningkatan kapasitas masyarakat dapat membangun ketahanan keluarga. Program itu juga dapat memperkuat kemampuan perempuan dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Indah juga mengajak kaum laki-laki mengambil peran lebih besar. Ia meminta mereka ikut menciptakan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan saling menghormati.

“Para suami harus menjadi pelindung bagi keluarga, mencintai dan mengayomi istri serta anak-anaknya. Pencegahan kekerasan harus dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat kita,” tegasnya.

Ketua Dewan Eksekutif Institut KAPAL Perempuan Misiyah mengatakan, berbagai kajian menunjukkan satu dari empat perempuan pernah mengalami kekerasan. Namun, ia meyakini angka itu masih jauh lebih tinggi karena banyak korban memilih diam akibat stigma sosial dan tekanan lingkungan.

Menurut Misiyah, masyarakat sering menganggap kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai persoalan pribadi atau aib keluarga. Akibatnya, banyak kasus tidak masuk laporan.

Padahal, dampaknya sangat besar. Korban bisa kehilangan rasa aman. Masa depan korban juga dapat terganggu. Risiko perkawinan anak dan berbagai persoalan kesehatan ikut meningkat.

“Kita berkumpul di sini karena percaya bahwa situasi ini harus diubah. Tidak ada satu pihak pun yang mampu bekerja sendiri. Dibutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan semua kekuatan untuk melindungi perempuan dan anak,” ujarnya.

Perkuat Layanan Perlindungan

Project Manager PLAN Indonesia Kristi Pratiwi mengatakan, program Voice for Equality dirancang untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender. Program itu mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan.

Ia berharap program ini mampu memperkuat peran organisasi masyarakat sipil dalam mendukung layanan perlindungan, pencegahan, dan pemulihan korban kekerasan.

“Kami berharap NTB semakin kuat dalam mencegah kekerasan berbasis gender sehingga angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk perkawinan anak, dapat terus ditekan,” katanya.

Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Pemprov NTB berharap pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan berjalan lebih efektif.

Pemprov NTB juga berharap komitmen bersama tidak berhenti pada deklarasi dan penandatanganan kesepakatan. Semua pihak perlu mendorong langkah nyata agar NTB memiliki lingkungan yang aman, setara, dan ramah bagi perempuan serta anak.