Pemprov NTB Dorong Pendamping Desa Jadi Motor Pengentas Kemiskinan Ekstrem

Avatar photo

Rabu, 8 Juli 2026 - 12:29 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong peran strategis pendamping desa berdaya transformatif. Mereka diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya manusia dan potensi ekonomi lokal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di NTB.

Kepala Bappeda Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan hal itu saat mewakili Gubernur NTB dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Berdaya Transformatif se-Pulau Lombok Tahap 2 di Grand Madani Hotel, Mataram, Selasa (7/7/2026).

Baiq Nelly menegaskan, pembangunan desa menjadi fondasi utama untuk mewujudkan NTB yang maju, kuat, dan berkualitas. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pendamping desa menjadi modal penting untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

“Tugas Bapak dan Ibu sangat mulia karena mendampingi saudara-saudara kita yang berada dalam kategori miskin ekstrem. Fakta di lapangan menunjukkan ada saudara kita yang pengeluaran per bulannya tidak sampai Rp 500 ribu. Ini adalah tantangan besar yang harus kita selesaikan bersama,” tegas Baiq Nelly.

Pendamping Desa Harus Jadi Penggerak Ekonomi

Baiq Nelly menekankan, kemajuan NTB sangat bergantung pada kemandirian desa. Menurut dia, desa harus mampu menjadi unit yang produktif, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Dalam konteks itu, pendamping desa berdaya transformatif memegang peran strategis sebagai mitra pemerintah desa. Peran itu mencakup tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, hingga optimalisasi potensi ekonomi lokal.

Baca Juga :  Pemprov NTB Integrasikan SPM dengan Perencanaan dan Anggaran Daerah

Salah satu fokus utama dalam forum itu yakni peran pendamping desa dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Baiq Nelly menyoroti tantangan nyata angka kemiskinan NTB yang saat ini berada di posisi 11,38 persen.

Ia membandingkan angka itu dengan Bali. Provinsi tetangga itu memiliki tingkat kemiskinan 3 persen meskipun memiliki potensi alam yang serupa.

Baiq Nelly menilai kondisi itu harus menjadi pemacu semangat bagi para pendamping. Mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa.

Integrasi Inovasi dan Pemberdayaan

Pemprov NTB berkomitmen memberi dukungan nyata melalui modal usaha bagi masyarakat miskin ekstrem. Langkah ini diharapkan mampu memberi pendapatan harian yang berkelanjutan.

Dengan begitu, masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Bantuan Langsung Tunai (BLT). Mereka juga diharapkan mampu meningkatkan daya beli di atas Rp 500 ribu per bulan.

Konsep Desa Berdaya Transformatif tidak hanya menyasar perubahan pola pikir. Konsep itu juga mencakup penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola desa.

Baca Juga :  Pemkab Dompu Perjuangkan Listrik Mandiri untuk 1.491 Titik Wilayah Terpencil

Baiq Nelly berharap bimtek ini mampu memperkuat kompetensi para pendamping desa. Mereka juga diharapkan dapat berbagi pengalaman lapangan dan menyusun langkah strategis yang berdampak nyata.

“Kami mengajak seluruh pendamping untuk menjaga integritas dan profesionalisme. Jadilah agen perubahan yang mampu berkolaborasi dengan pemerintah desa, masyarakat, dunia usaha, hingga akademisi. Pendamping harus hadir tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai inovator dan motivator pembangunan desa,” pungkas Baiq Nelly.

Pendamping Desa Jadi Harapan

Kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB Ir. Lalu Hamdi menjelaskan, bimtek ini menjadi kegiatan ketiga bagi para pendamping desa berdaya transformatif.

“Kita harap para pendamping dapat bekerja dengan profesional. Tetap semangat karena bapak ibu adalah harapan kita semua,” harapnya.

Lalu Hamdi menegaskan, pendampingan sesungguhnya membantu warga kategori miskin ekstrem agar bisa keluar dari kondisi itu. Pendamping desa juga harus mendorong warga memperoleh penghasilan tambahan melalui usaha yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi desa dan SDM masyarakat.

Kegiatan ini diharapkan menjadi titik balik bagi para pendamping desa untuk mempercepat realisasi target pembangunan daerah. Target akhirnya yakni terwujudnya NTB yang lebih sejahtera.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Raperda Pinjol Ilegal dan Judi Online NTB Dibahas Komisi I, Diharapkan Sah 2026
Pemprov NTB Usulkan 7 Ruas Jalan dan Sejumlah Jembatan Lewat Program IJD
PUPR Mataram Siagakan Puluhan Petugas Cegah Banjir akibat Sampah Drainase
Disdag Mataram Larang Pungutan PKL di CFD Udayana, tapi Retribusi Kebersihan Tetap Berlaku
Pemkab Lombok Barat Jadwalkan Pelantikan Sekda pada 4 November, Nama Terpilih Masih Dirahasiakan
PUPR NTB Mulai Perbaiki Jalan Penujak–Montong Ajan, Sasar Ruas 6,5 Kilometer
Sebanyak 754 Hektare Kebun Mete di Dompu Masuk Program Peremajaan Kementan
BRIDA NTB dan Kementerian Hukum Siapkan Pendampingan Kekayaan Intelektual

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 14:40 WITA

Raperda Pinjol Ilegal dan Judi Online NTB Dibahas Komisi I, Diharapkan Sah 2026

Selasa, 3 November 2026 - 13:50 WITA

Pemprov NTB Usulkan 7 Ruas Jalan dan Sejumlah Jembatan Lewat Program IJD

Senin, 2 November 2026 - 15:05 WITA

PUPR Mataram Siagakan Puluhan Petugas Cegah Banjir akibat Sampah Drainase

Senin, 2 November 2026 - 12:50 WITA

Disdag Mataram Larang Pungutan PKL di CFD Udayana, tapi Retribusi Kebersihan Tetap Berlaku

Senin, 2 November 2026 - 06:36 WITA

Pemkab Lombok Barat Jadwalkan Pelantikan Sekda pada 4 November, Nama Terpilih Masih Dirahasiakan

Berita Terbaru