MATARAM, ntbkita-Di tengah gencarnya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), muncul praktik yang diduga memanfaatkan antusiasme masyarakat untuk meraup keuntungan. Seorang pengusaha di Lombok Timur dilaporkan kehilangan Rp 950 juta setelah tergiur tawaran pembangunan dapur MBG yang disebut-sebut telah mengantongi persetujuan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kasus itu kini memasuki tahap penyidikan. Kepolisian Resor Lombok Timur sedang menelusuri dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan dua terlapor berinisial S dan HP.
“Kami sudah meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan,” kata Kepala Polres Lombok Timur Ajun Komisaris Besar I Komang Sarjana dalam konferensi pers di Markas Polda Nusa Tenggara Barat, Kamis lalu.
Korban, Husna Mauladat Mariam, disebut telah menyerahkan uang secara bertahap kepada kedua terlapor. Total dana yang berpindah tangan mencapai Rp 950 juta. Uang itu digunakan untuk membangun fasilitas dapur MBG di Kecamatan Masbagik, Lombok Timur.
Bangunan dapur tersebut memang berdiri. Namun persoalan muncul setelah fasilitas itu tak pernah memperoleh titik koordinat resmi yang terdaftar dalam sistem Badan Gizi Nasional. Akibatnya, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang diharapkan menjadi bagian dari program nasional tersebut tidak pernah beroperasi.
Menurut penyidik, para terlapor diduga meyakinkan korban bahwa dapur yang dibangun telah memiliki izin dan persetujuan dari BGN. Klaim itu menjadi dasar kepercayaan korban untuk mengucurkan dana dalam jumlah besar.
“Pelapor percaya karena disampaikan bahwa SPPG tersebut sudah mendapatkan izin dari BGN,” ujar Sarjana.
Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi guna mengurai konstruksi perkara. Polisi menerapkan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
“Kami memberikan perhatian serius terhadap perkara ini dan akan menuntaskannya,” kata Sarjana.
Kasus di Lombok Timur ternyata bukan kejadian tunggal. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengakui praktik jual beli titik dapur MBG belakangan marak ditemukan di berbagai daerah. Pola yang muncul di Nusa Tenggara Barat, kata dia, serupa dengan sejumlah laporan yang lebih dulu muncul di Jawa Barat.
Menurut Sony, banyak pihak menawarkan dapur MBG kepada calon investor atau masyarakat meskipun fasilitas tersebut belum terdaftar dan belum lolos verifikasi BGN. Dalam beberapa kasus, bangunan dapur lebih dahulu didirikan tanpa kepastian status administratif.
“Banyak orang membangun dulu tanpa terverifikasi. Ketika tidak bisa beroperasi, kemudian dijual kepada pihak lain untuk menutupi kerugian,” ujarnya.
Data BGN menunjukkan sedikitnya 20 orang telah melaporkan diri sebagai korban dugaan penipuan dengan modus serupa. Angka tersebut, menurut Sony, baru yang tercatat secara resmi.
Fenomena ini menyingkap celah pengawasan dalam implementasi program yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah. Di lapangan, informasi mengenai prosedur pendaftaran, verifikasi, hingga penetapan titik dapur masih belum dipahami secara merata oleh masyarakat. Kekosongan informasi itu diduga dimanfaatkan oleh oknum yang menawarkan akses cepat dengan iming-iming kedekatan dengan pejabat BGN.
“Modus yang sering digunakan adalah mengaku mengenal pejabat atau memiliki hubungan keluarga dengan pejabat BGN. Bahkan ada yang menunjukkan foto bersama sebagai alat meyakinkan calon korban,” kata Sony.
BGN mengklaim hingga saat ini belum menemukan indikasi keterlibatan pejabat internal dalam praktik tersebut. Namun maraknya kasus yang muncul menunjukkan perlunya transparansi dan sistem informasi yang lebih terbuka agar masyarakat dapat memverifikasi status dapur MBG secara mandiri sebelum mengeluarkan investasi.
BGN mengingatkan bahwa seluruh proses pendaftaran dapur MBG tidak dipungut biaya. Setelah pendaftaran dilakukan, calon mitra harus melalui tahapan verifikasi administrasi dan survei lapangan sebelum memperoleh persetujuan operasional.
Komentar