MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi NTB memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Komitmen itu terlihat dalam Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.

Validasi berlangsung di Ruang Kerja Gubernur NTB, Jumat (19/6/2026). Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal hadir langsung bersama Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB beserta jajaran, serta tim dari Bappeda dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi NTB.

Forum ini menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Proses evaluasi berjalan objektif dan komprehensif.

Miq Iqbal mengatakan, reformasi Pemprov NTB tidak hanya mengejar peningkatan nilai indeks. Pemerintah ingin membangun sistem yang mampu mencegah persoalan berulang dan menghasilkan tata kelola yang semakin akuntabel.

“Fokus utama kami adalah membenahi sistem. Lebih baik membutuhkan waktu sedikit lebih lama, tetapi tata kelolanya semakin baik, hasilnya lebih akuntabel, berdampak luas bagi masyarakat, dan tidak mengulang kesalahan yang sama secara terus-menerus,” tegasnya.

Benahi Sistem dan PAD

Pemprov NTB menjalankan tiga strategi utama untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Strategi itu meliputi pembenahan sistem dan tata kelola pemerintahan, peningkatan efisiensi birokrasi, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Miq Iqbal menilai PAD menjadi fondasi penting kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan. Karena itu, pemerintah terus mendorong pengelolaan pendapatan daerah yang lebih kuat dan terukur.

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Pemprov NTB menata organisasi perangkat daerah. Jumlah perangkat daerah disederhanakan dari 44 menjadi 36 organisasi perangkat daerah.

Pemprov NTB juga mendorong penguatan jabatan fungsional. Langkah ini bertujuan membuat birokrasi lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada kinerja.

Pemerintah juga terus menempuh efisiensi tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik.

Siapkan 30 Penilai Aset

Di bidang pengelolaan aset, Pemprov NTB memperkuat kapasitas kelembagaan. Pemerintah menyiapkan 30 pejabat fungsional penilai aset.

Pemprov NTB juga meningkatkan kompetensi aparatur di bidang pengawasan. Upaya ini diharapkan meningkatkan kualitas penatausahaan aset daerah, memperkuat akurasi data, dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

Dalam paparannya, Miq Iqbal juga menekankan sejumlah pembenahan lain. Pembenahan itu mencakup penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pengelolaan aset, optimalisasi pendapatan daerah, penguatan pengawasan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Semua langkah itu diarahkan untuk membangun tata kelola keuangan yang sehat, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Tim Evaluator Beri Masukan

Dalam proses validasi, tim evaluator memberi sejumlah masukan konstruktif. Beberapa aspek masih perlu diperkuat, antara lain fleksibilitas fiskal, struktur belanja, pemenuhan belanja wajib, serta kelengkapan dokumen pendukung.

Pemprov NTB menyambut baik rekomendasi itu. Pemerintah menjadikannya bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Perbaikan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil positif. Skor IPKD Provinsi NTB meningkat dari 58,30 pada 2021 menjadi 73,11 pada tahun anggaran 2024.

Capaian ini mencerminkan peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pemprov NTB optimistis nilai IPKD pada 2026 bisa meningkat lebih baik lagi. Optimisme itu didorong pembenahan sistem, penguatan tata kelola, dan peningkatan kapasitas aparatur.

Bagi Pemprov NTB, validasi IPKD bukan sekadar proses penilaian. Validasi ini menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dengan tata kelola yang semakin baik, sistem yang semakin kuat, dan budaya akuntabilitas yang terus tumbuh, Pemprov NTB optimistis mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif dan terpercaya. Fondasi itu diharapkan memperkuat terwujudnya NTB Makmur Mendunia.