MATARAM, ntbkita.com-Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menegaskan bahwa letak geografis tidak boleh menentukan kualitas pendidikan karena anak-anak di pelosok memiliki hak yang sama dengan pelajar di kota besar.
Menurut Hadrian, pemerintah harus memastikan seluruh anak memperoleh pelayanan pendidikan yang setara, baik mereka yang tinggal dekat dengan pusat pemerintahan maupun di wilayah terpencil.
“Disitu negara harus hadir untuk memastikan tidak ada perbedaan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak bangsa,” tegasnya.
Hadrian meyakini anak-anak dari berbagai daerah memiliki kemampuan dan potensi yang tidak kalah dengan pelajar di kota besar. Namun, mereka membutuhkan dukungan pendidikan yang memadai untuk mengembangkan kemampuan itu.
Karena itu, ia meminta pemerintah mengutamakan program pendidikan yang menyasar wilayah 3T. Menurutnya, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dengan memastikan anak-anak dapat bersekolah.
Pemerataan Pendidikan Harus Mencakup Guru dan Fasilitas
Hadrian menegaskan bahwa pemerataan pendidikan juga harus menyentuh kualitas layanan pembelajaran. Pemerintah perlu memastikan setiap sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan belajar.
Selain sarana pendidikan, ia meminta pemerintah terus meningkatkan kualitas guru. Menurutnya, kemampuan tenaga pendidik menjadi bagian penting dalam memastikan anak-anak memperoleh pendidikan yang bermutu.
Di sisi lain, pemerintah juga harus memperluas akses teknologi pendidikan. Hadrian ingin anak-anak di pelosok memiliki kesempatan memanfaatkan teknologi pembelajaran seperti pelajar di wilayah perkotaan.
Ia menilai pemerataan fasilitas, peningkatan kualitas guru, dan akses teknologi harus berjalan bersama. Dengan begitu, program pendidikan tidak hanya berfokus pada jumlah anak yang bersekolah, tetapi juga mutu layanan yang mereka peroleh.
Hadrian Minta APBN Perkuat Pendidikan Daerah Tertinggal
Selain persoalan fasilitas dan kualitas pembelajaran, Hadrian menaruh perhatian pada keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Ia mengingatkan pemerintah pusat agar tidak serta-merta menyalahkan pemerintah daerah ketika kemampuan anggaran menghambat peningkatan mutu pendidikan.
Menurutnya, setiap daerah memiliki kondisi keuangan yang berbeda. Karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan anggaran lebih besar kepada daerah yang masih menghadapi keterbatasan.
Hadrian mengatakan Komisi X DPR RI bersama pemerintah pusat terus mengupayakan pemerataan program pendidikan agar menjangkau berbagai wilayah Indonesia.
Namun, ia menekankan perlunya keberpihakan anggaran kepada daerah yang masih tertinggal. Ia meminta pemerintah mengutamakan kebutuhan pendidikan wilayah 3T dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kedepan APBN harus lebih hadir di daerah-daerah yang masih tertinggal agar pemerataan kualitas pendidikan bisa dinikmati seluruh anak-anak bangsa,” serunya.
Hadrian menegaskan bahwa anak-anak di pelosok tidak membutuhkan perlakuan istimewa. Mereka memerlukan kesempatan pendidikan yang adil untuk belajar, mengembangkan kemampuan, dan menunjukkan potensi masing-masing.
Komentar