Menteri PU Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Lombok Utara

Avatar photo

Minggu, 7 Juni 2026 - 19:41 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri PU saat melakukan kunjungan ke NTB.

Menteri PU saat melakukan kunjungan ke NTB.

LOMBOK UTARA, ntbkita.com-Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, bergerak lebih cepat.

Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan itu bisa mendukung kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026/2027.

Dody meninjau lokasi pembangunan pada Jumat (29/5/2026). Ia datang bersama Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Chandra R.P. Situmorang, Direktur Kepatuhan Intern Davis F. Hamid, serta Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB Dades Prinandes.

Dody mengatakan Sekolah Rakyat Lombok Utara menjadi salah satu proyek prioritas di NTB. Menurut dia, lokasi ini memiliki kesiapan lahan lebih baik dibandingkan lokasi lain.

“Ini akan menjadi tumpuan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di NTB. Lokasi lain masih menghadapi sejumlah tantangan terkait kesiapan lahan dan aksesibilitas. Karena itu saya meminta agar progres pembangunan di sini terus dipercepat sehingga minimal sudah dapat berfungsi dan digunakan oleh adik-adik kita pada tahun ajaran baru nanti,” kata Dody dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/6/2026).

Baca Juga :  NTB Borong Lima Penghargaan Adinata Syariah 2026

Progres Fisik Capai 45,42 Persen

Berdasarkan data per 29 Mei 2026, progres fisik Sekolah Rakyat Lombok Utara telah mencapai 45,42 persen. Dody menilai capaian itu menunjukkan peningkatan cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

“Bagus, progresnya melesat. Ini menunjukkan komitmen kuat dari penyedia jasa, dukungan TNI, serta kerja keras seluruh tim di lapangan dalam mengejar target penyelesaian,” ujarnya.

Dody juga mengapresiasi komitmen penyedia jasa lokal. Mereka tetap bekerja maksimal di tengah tuntutan percepatan proyek.

Ia menilai pembangunan Sekolah Rakyat menjadi investasi sosial yang memiliki nilai strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Chandra R.P. Situmorang memastikan pihaknya terus mengawasi dan mendampingi proses pembangunan agar berjalan sesuai target.

Chandra mengatakan Kementerian PU bersama penyedia jasa dan seluruh pemangku kepentingan terus menjalankan berbagai langkah percepatan. Langkah itu bertujuan agar Sekolah Rakyat Lombok Utara segera memberi manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga :  Rumah Reyot di Sumbawa Barat Kini Lebih Layak Dihuni

Ia optimistis target fungsional bangunan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026/2027 dapat tercapai melalui sinergi seluruh pihak.

Anggaran Rp 241,97 Miliar

Sekolah Rakyat Provinsi NTB menempati lahan seluas 6,71 hektare. Total luas bangunannya mencapai 28.445,78 meter persegi.

Kompleks pendidikan terpadu ini mencakup gedung SD, SMP, dan SMA. Kawasan ini juga memiliki asrama siswa dan guru, masjid, kantin, gedung serbaguna, lapangan olahraga, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Proyek ini menelan anggaran Rp241,97 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kementerian PU bersama penyedia jasa menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat penyelesaian proyek. Strategi itu meliputi penambahan alat berat, peningkatan jumlah tenaga kerja, sistem kerja dua hingga tiga shift, percepatan pengadaan material konstruksi, hingga optimalisasi metode pelaksanaan pekerjaan.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rawan Kekeringan, NTB Minta Pusat Bangun 106 Sumur Bor
Pemprov NTB Dorong Tertib Frekuensi Radio untuk Cegah Gangguan Layanan Vital
Pemprov NTB Perketat Pengawasan Program MBG, SPPG Wajib Patuhi Standar
Gedung Baru DPRD NTB Mulai Dibangun 2027, Pemerintah Pusat Tanggung Biayanya
Gubernur Iqbal: Birokrasi Harus Bertumpu pada Sistem, Bukan Figur
Gubernur Iqbal Paparkan Tantangan Fiskal dan Infrastruktur NTB kepada Komisi V DPR RI
Museum NTB Terima 31.340 Pengunjung, PAD Capai 103 Persen
Gubernur Iqbal: Setiap Rupiah APBD Harus Berdampak bagi Masyarakat

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 25 Juli 2026 - 15:19 WITA

Rawan Kekeringan, NTB Minta Pusat Bangun 106 Sumur Bor

Jumat, 24 Juli 2026 - 07:27 WITA

Pemprov NTB Dorong Tertib Frekuensi Radio untuk Cegah Gangguan Layanan Vital

Kamis, 23 Juli 2026 - 20:25 WITA

Pemprov NTB Perketat Pengawasan Program MBG, SPPG Wajib Patuhi Standar

Kamis, 23 Juli 2026 - 09:54 WITA

Gedung Baru DPRD NTB Mulai Dibangun 2027, Pemerintah Pusat Tanggung Biayanya

Kamis, 23 Juli 2026 - 09:29 WITA

Gubernur Iqbal: Birokrasi Harus Bertumpu pada Sistem, Bukan Figur

Berita Terbaru

Daerah

Rawan Kekeringan, NTB Minta Pusat Bangun 106 Sumur Bor

Sabtu, 25 Jul 2026 - 15:19 WITA