Menteri PU Dorong Percepatan Sekolah Rakyat di Lombok Utara

Avatar photo

Minggu, 7 Juni 2026 - 19:41 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri PU saat melakukan kunjungan ke NTB.

Menteri PU saat melakukan kunjungan ke NTB.

LOMBOK UTARA, ntbkita.com-Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, bergerak lebih cepat.

Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan itu bisa mendukung kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026/2027.

Dody meninjau lokasi pembangunan pada Jumat (29/5/2026). Ia datang bersama Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Chandra R.P. Situmorang, Direktur Kepatuhan Intern Davis F. Hamid, serta Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB Dades Prinandes.

Dody mengatakan Sekolah Rakyat Lombok Utara menjadi salah satu proyek prioritas di NTB. Menurut dia, lokasi ini memiliki kesiapan lahan lebih baik dibandingkan lokasi lain.

“Ini akan menjadi tumpuan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di NTB. Lokasi lain masih menghadapi sejumlah tantangan terkait kesiapan lahan dan aksesibilitas. Karena itu saya meminta agar progres pembangunan di sini terus dipercepat sehingga minimal sudah dapat berfungsi dan digunakan oleh adik-adik kita pada tahun ajaran baru nanti,” kata Dody dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/6/2026).

Baca Juga :  Satgas Gabungan Sita 409 Bungkus Rokok Ilegal di Gili Air

Progres Fisik Capai 45,42 Persen

Berdasarkan data per 29 Mei 2026, progres fisik Sekolah Rakyat Lombok Utara telah mencapai 45,42 persen. Dody menilai capaian itu menunjukkan peningkatan cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

“Bagus, progresnya melesat. Ini menunjukkan komitmen kuat dari penyedia jasa, dukungan TNI, serta kerja keras seluruh tim di lapangan dalam mengejar target penyelesaian,” ujarnya.

Dody juga mengapresiasi komitmen penyedia jasa lokal. Mereka tetap bekerja maksimal di tengah tuntutan percepatan proyek.

Ia menilai pembangunan Sekolah Rakyat menjadi investasi sosial yang memiliki nilai strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Chandra R.P. Situmorang memastikan pihaknya terus mengawasi dan mendampingi proses pembangunan agar berjalan sesuai target.

Chandra mengatakan Kementerian PU bersama penyedia jasa dan seluruh pemangku kepentingan terus menjalankan berbagai langkah percepatan. Langkah itu bertujuan agar Sekolah Rakyat Lombok Utara segera memberi manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga :  Pesan Gubernur Iqbal di HAN 2026: PMI Video Call Anak Minimal Sekali Seminggu

Ia optimistis target fungsional bangunan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026/2027 dapat tercapai melalui sinergi seluruh pihak.

Anggaran Rp 241,97 Miliar

Sekolah Rakyat Provinsi NTB menempati lahan seluas 6,71 hektare. Total luas bangunannya mencapai 28.445,78 meter persegi.

Kompleks pendidikan terpadu ini mencakup gedung SD, SMP, dan SMA. Kawasan ini juga memiliki asrama siswa dan guru, masjid, kantin, gedung serbaguna, lapangan olahraga, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Proyek ini menelan anggaran Rp241,97 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kementerian PU bersama penyedia jasa menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat penyelesaian proyek. Strategi itu meliputi penambahan alat berat, peningkatan jumlah tenaga kerja, sistem kerja dua hingga tiga shift, percepatan pengadaan material konstruksi, hingga optimalisasi metode pelaksanaan pekerjaan.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Putri Mahkota Swedia Tinjau Sekolah Tahan Gempa dan Layanan Digital di Lombok Utara
Putri Mahkota Victoria Kagumi Songket Sasak, Dengarkan Kisah Perajin Bangkit Pascagempa
Putri Mahkota Swedia Tiba di Lombok, Disambut Tenun Sasak dan Minuman Racikan 11 Rempah
Belanja 2026 Naik Rp 319 Miliar, Pemprov-DPRD NTB Sepakati KUA-PPAS Perubahan
Pemkab Lombok Barat Bangun Big Data, Citra Satelit BRIN hingga AI Jadi Basis Kebijakan
Gubernur Iqbal Ingin Hentikan Hibah Uang lewat Pokir DPRD, Ganti dengan Program
Tanpa Open Bidding, BKD NTB Targetkan Pengisian Jabatan Tuntas Akhir September
Nyemulak Jadi Titik Awal Sade Bangkit dari Kebakaran

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 20:08 WITA

Putri Mahkota Swedia Tinjau Sekolah Tahan Gempa dan Layanan Digital di Lombok Utara

Sabtu, 5 September 2026 - 16:58 WITA

Putri Mahkota Swedia Tiba di Lombok, Disambut Tenun Sasak dan Minuman Racikan 11 Rempah

Sabtu, 5 September 2026 - 06:54 WITA

Belanja 2026 Naik Rp 319 Miliar, Pemprov-DPRD NTB Sepakati KUA-PPAS Perubahan

Jumat, 4 September 2026 - 13:45 WITA

Pemkab Lombok Barat Bangun Big Data, Citra Satelit BRIN hingga AI Jadi Basis Kebijakan

Jumat, 4 September 2026 - 10:22 WITA

Gubernur Iqbal Ingin Hentikan Hibah Uang lewat Pokir DPRD, Ganti dengan Program

Berita Terbaru