MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah pusat membangun 106 sumur bor. Infrastruktur itu akan membantu masyarakat menghadapi bencana kekeringan di sejumlah wilayah NTB.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Sadimin memperkirakan pembangunan satu sumur bor memerlukan biaya Rp 300 juta hingga Rp 350 juta. Total anggaran untuk 106 titik mencapai sekitar Rp 31,8 miliar.

Sadimin menyampaikan usulan itu seusai Rapat Koordinasi Kekeringan dan Integrasi Kajian Risiko Bencana ke Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Mataram, Jumat (24/7).

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menghadiri rapat itu.

Pemprov Akan Verifikasi 106 Titik

BPBD NTB mengacu pada data desa miskin ekstrem untuk mengusulkan 106 titik sumur bor. Namun, tim masih harus memverifikasi kebutuhan riil di lapangan.

Sadimin mengatakan tidak semua desa miskin ekstrem mengalami kekurangan air. Sebaliknya, sejumlah daerah di luar kategori miskin ekstrem juga menghadapi kekeringan.

“Belum tentu miskin ekstrem terus tidak ada air. Walaupun tidak miskin ekstrem, kadang-kadang tidak ada air juga,” tegas Sadimin.

Tim juga perlu memastikan ketersediaan cadangan air tanah pada setiap lokasi. Kondisi sumber air akan menentukan kelayakan pengeboran.

Kebutuhan anggaran dapat meningkat apabila lokasi memiliki cadangan air melimpah. Kondisi itu memerlukan instalasi jaringan distribusi dengan kapasitas lebih besar.

NTB Peringkat Keempat Rawan Kekeringan

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan NTB menempati peringkat keempat nasional sebagai daerah paling rawan kekeringan.

BNPB memprioritaskan pembangunan sumur bor untuk menangani ancaman itu. Solusi tersebut memberi manfaat lebih panjang dibandingkan penyaluran air melalui mobil tangki.

BNPB juga dapat menjalankan operasi modifikasi cuaca apabila awan hujan masih tersedia. Sementara mobil tangki tetap membantu daerah yang membutuhkan pasokan air darurat.

Suharyanto memastikan BNPB akan merealisasikan usulan pembangunan sumur bor. Namun, BNPB akan mengandalkan mobil tangki pada wilayah tanpa cadangan air bawah tanah.

Libatkan Masyarakat Tentukan Lokasi

BNPB akan berkoordinasi dengan masyarakat untuk menentukan titik pengeboran. Warga memiliki pengetahuan langsung mengenai kebutuhan dan kondisi air di lingkungannya.

“Untuk titik-titiknya kita akan berkoordinasi dengan masyarakat, yang paling tahu itu masyarakat terdampak. Setelah ini kita akan tindak lanjuti,” katanya.

Hasil verifikasi akan menentukan lokasi prioritas pembangunan. Pemerintah berharap sumur bor dapat memperkuat ketersediaan air dan mengurangi dampak kekeringan di NTB.