MATARAM, ntbkita.com-Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abul Chair meminta kepala sekolah lebih memperhatikan kondisi peserta didik, terutama siswa yang sering tidak masuk sekolah atau berisiko putus sekolah. Ia mengingatkan agar kepala sekolah tidak hanya berkutat dengan pekerjaan administratif, tetapi juga menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran.
Abul Chair menyampaikan arahan itu saat melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat fungsional serta meresmikan anggota Dewan Pendidikan Provinsi NTB periode 2026–2031 di Mataram, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, kepala sekolah harus memahami persoalan di lingkungan pendidikan masing-masing. Perhatian terhadap kondisi siswa menjadi bagian penting dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pimpinan satuan pendidikan.
“Jadilah pemimpin pembelajaran, bukan sekadar pengurus administrasi. Kenali keadaan sekolah, perhatikan mana anak didik yang sering tidak hadir atau berisiko putus sekolah. Laporan angka-angka itu penting, tetapi masa depan anak-anak kita jauh lebih penting,” tegasnya.
Kepala Sekolah Diminta Cegah Perundungan dan Pungli
Selain memperhatikan siswa yang berisiko putus sekolah, Abul Chair meminta kepala sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan. Sekolah harus terbebas dari diskriminasi, perundungan, serta praktik pungutan liar yang membebani orang tua siswa.
Ia juga menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sekolah. Kepala sekolah harus memastikan pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk laboratorium serta fasilitas sanitasi, memberikan manfaat bagi peningkatan mutu pembelajaran.
Dalam kesempatan yang sama, Abul Chair mengingatkan pejabat fungsional yang baru dilantik agar tidak memandang jabatan hanya sebagai pengakuan atas kompetensi.
Menurutnya, setiap pejabat memiliki tanggung jawab profesional untuk menyelesaikan persoalan dan memperbaiki tata kelola di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.
“Tunjukkan bahwa keahlian Bapak dan Ibu hadir sebagai solusi, mampu membina, memperbaiki, menguatkan tata kelola, dan membantu penyelesaian masalah di OPD masing-masing sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Abul Chair.
Ia menilai penguasaan ilmu pengetahuan, integritas, dan keahlian aparatur menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah. Karena itu, seluruh aparatur Pemprov NTB harus terus meningkatkan kemampuan dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Abul Chair juga mengingatkan pentingnya menyiapkan generasi yang kuat secara ekonomi, iman, dan fisik.
Dewan Pendidikan NTB Diminta Menjadi Mitra Kritis
Sementara itu, Abul Chair meminta Dewan Pendidikan Provinsi NTB periode 2026–2031 menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi secara independen, objektif, serta konstruktif.
Dewan Pendidikan NTB periode ini dipimpin H. Lendek Jayadi, SE., MM. Abul Chair berharap lembaga itu mampu menjadi mitra kritis pemerintah dalam mengidentifikasi persoalan pendidikan sekaligus merumuskan rekomendasi perbaikan.
“Dewan Pendidikan ini sangat kita butuhkan untuk membaca data, mendengarkan suara masyarakat, lalu memberikan rekomendasi yang tajam. Lembaga ini harus membantu menjawab di mana masalah terbesar pendidikan NTB berada dan apa yang harus kita perbaiki bersama,” lanjut Abul Chair.
Ia menegaskan, pelantikan pejabat fungsional dan peresmian Dewan Pendidikan menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Karena itu, Abul Chair meminta seluruh pejabat yang baru dilantik maupun dikukuhkan segera mengidentifikasi persoalan utama di unit kerja masing-masing. Mereka juga harus menentukan prioritas yang terukur dan melakukan inovasi dalam pelayanan publik.
“Jabatan ini adalah amanat, bukan sekadar untuk dibanggakan. Mari kita buktikan kinerja kita dan hadirkan suasana pendidikan serta pelayanan publik di NTB yang semakin bermutu dan membahagiakan,” pungkas Abul Chair.
Komentar