LOMBOK BARAT, ntbkita.com-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare di Kecamatan Kuripan untuk pembangunan Sekolah Rakyat terintegrasi berkapasitas hingga 2.000 siswa dari jenjang SD sampai SMA. Pemkab berharap pembangunan dapat terealisasi pada 2027, tetapi masih harus menyelesaikan status lahan yang masuk kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk mempercepat realisasi Sekolah Rakyat Lombok Barat.

“Kami terus berkoordinasi dengan Menteri Sosial dan berupaya keras agar sekolah rakyat segera terealisasi di Lombok Barat,” ujar Nurul Adha saat menghadiri open house Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 18 Lombok Barat, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Nurul, keberadaan sekolah permanen dibutuhkan untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi anak dari keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi.

Pemerintah juga menempatkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Data Pusat Catat Sekitar 7.000 Anak Tidak Sekolah

Nurul mengatakan data pemerintah pusat mencatat sekitar 7.000 anak tidak sekolah di Lombok Barat.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Lombok Barat melalui pendataan di daerah sejauh ini menemukan sekitar 1.500 anak tidak sekolah.

Mayoritas yang teridentifikasi melalui pendataan daerah merupakan anak yang putus sekolah pada jenjang SMP atau tidak melanjutkan pendidikan ke SMA.

Perbedaan angka tersebut membuat pemerintah daerah masih perlu memperkuat pendataan untuk mengetahui kondisi anak tidak sekolah secara lebih rinci.

Nurul menilai pendidikan menjadi salah satu instrumen penting untuk memutus kemiskinan antargenerasi. Akses pendidikan yang lebih tinggi, menurut dia, dapat membuka peluang anak meningkatkan kondisi ekonominya pada masa mendatang.

“Kalau anak mendapatkan pendidikan yang baik, kemudian jenjang pendidikan yang naik ke atas pasti lepas dari kemiskinan,” tegas Nurul Adha.

Status LP2B Masih Jadi Kendala

Meski lahan telah tersedia, Pemkab Lombok Barat belum dapat langsung memulai pembangunan Sekolah Rakyat di Kuripan.

Lahan seluas 8,6 hektare itu masih tercatat sebagai bagian dari kawasan LP2B. Pemerintah harus menyelesaikan proses administrasi perubahan status lahan sebelum melanjutkan rencana pembangunan.

Nurul berharap proses tersebut segera rampung sehingga pemerintah dapat membawa rencana pembangunan ke tahap berikutnya bersama pemerintah pusat.

“Tanah itu harus keluar dari LP2B. Kalau sudah selesai proses administrasi, Insya Allah mudah-mudahan kami jemput ke pusat dan mudah-mudahan 2027 sudah terlihat,” lanjut Nurul Adha.

Karena itu, target pembangunan pada 2027 masih bergantung pada penyelesaian administrasi lahan dan proses lanjutan dengan kementerian terkait.

SRMP 18 Masih Gunakan Sentra Paramita

Saat ini, SRMP 18 Lombok Barat masih berstatus sebagai Sekolah Rakyat rintisan.

Kegiatan belajar berlangsung dengan memanfaatkan fasilitas Sentra Paramita Mataram milik Kementerian Sosial.

Kepala SRMP 18 Lombok Barat Satria Irwandi mengatakan sekolah akan pindah ke kompleks Sekolah Rakyat di Kuripan setelah pembangunan selesai.

“Saat bangunan sekolah rakyat di Kuripan rampung, kami pindah. Sentra Paramita kembali ke fungsi awal sebagai pusat pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial kelompok rentan,” pungkas Satria.

Rencana Sekolah Rakyat Lombok Barat nantinya menyatukan jenjang SD hingga SMA dalam satu kawasan pendidikan dengan daya tampung hingga 2.000 siswa.

Pemkab Lombok Barat kini memprioritaskan penyelesaian status lahan agar rencana pembangunan di Kecamatan Kuripan dapat berlanjut pada 2027.