Pemkab Dompu Pacu Izin Lahan 8 Hektare Milik Pemprov NTB Demi Sekolah Rakyat

Avatar photo

Kamis, 22 Oktober 2026 - 08:12 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi.

Ilustrasi.

DOMPU, ntbkita.com-Pemerintah Kabupaten Dompu terus mempercepat langkah untuk mendirikan fasilitas Sekolah Rakyat di Desa Bara, Kecamatan Woja. Proyek sosial yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu ini kini tinggal menanti persetujuan resmi pemanfaatan lahan seluas delapan hektare dari Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Yani Hartono, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menaruh harapan besar terhadap persetujuan pemanfaatan aset provinsi tersebut. Ia meyakini Pemprov NTB memiliki komitmen serupa dalam memajukan akses pendidikan di daerah.

“Ini soal waktu saja. Pemerintah provinsi masih memiliki sejumlah hal yang harus dituntaskan, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Sumbawa dan Bima,” kata Yani, Rabu.

Baca Juga :  Kemensos Salurkan Bantuan untuk 35 Anak Yatim dan Keluarga Kurang Mampu di Narmada

Menunggu Surat Resmi Pemprov NTB

Yani menjelaskan bahwa pihaknya sejauh ini baru menerima informasi penundaan tersebut secara lisan. Pemkab Dompu belum mengantongi surat penolakan tertulis terkait aset daerah di Desa Bara itu.

Kondisi tersebut, menurut Yani, bukan berarti provinsi membatalkan proyek pendidikan ini. Dari dua lokasi yang masuk radar kajian, lahan delapan hektare di Desa Bara memang menawarkan kapasitas paling ideal untuk menampung seluruh sarana belajar.

Hasil Survei Kemenpu Siap Meluncur ke Pusat

Keseriusan daerah terlihat dari langkah Dinas Sosial Dompu dan tim Kementerian Pekerjaan Umum yang telah menuntaskan survei lapangan pada 24 Agustus 2026. Tim teknis mengecek langsung kesiapan calon lokasi sebelum pembangunan fisik bergulir.

Baca Juga :  Unram–Massey University Perluas Kerja Sama, Siapkan Riset Pangan dan Joint Master

Tim Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB bahkan sudah mengukur lahan dan memeriksa batas aset hibah. Mereka juga memastikan keselarasan lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Keterangan Rencana Kabupaten.

Peninjauan lapangan turut memetakan kesiapan akses jalan bagi mobilitas alat berat dan material, kontur tanah, sistem drainase, hingga jalur aliran air. Tim gabungan segera menyerahkan hasil verifikasi kelayakan teknis ini kepada Kementerian Sosial sebagai laporan penentu kelanjutan proyek.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jawab Masalah 7.000 Anak Putus Sekolah, Lombok Barat Siapkan Sekolah Rakyat 8,6 Hektare
Putus Rantai Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Sumbawa Gratiskan Penuh Siswa Sekolah Rakyat Berasrama
Unram–Massey University Perluas Kerja Sama, Siapkan Riset Pangan dan Joint Master
UMMAT Wisuda 997 Lulusan, 226 Raih Cumlaude dan Total Alumni Tembus 29.011
Kemensos Salurkan Bantuan untuk 35 Anak Yatim dan Keluarga Kurang Mampu di Narmada
Ditlantas Polda NTB Ingatkan Pelajar Jangan Berkendara sebelum Punya SIM
ICMRI UMMAT 2026 Jadi Panggung Peneliti Muda dari 35 Perguruan Tinggi
Gubernur Iqbal Siapkan SMK NTB Go Global lewat Kemitraan Industri

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 08:12 WITA

Pemkab Dompu Pacu Izin Lahan 8 Hektare Milik Pemprov NTB Demi Sekolah Rakyat

Minggu, 18 Oktober 2026 - 12:37 WITA

Jawab Masalah 7.000 Anak Putus Sekolah, Lombok Barat Siapkan Sekolah Rakyat 8,6 Hektare

Minggu, 18 Oktober 2026 - 10:07 WITA

Putus Rantai Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Sumbawa Gratiskan Penuh Siswa Sekolah Rakyat Berasrama

Jumat, 18 September 2026 - 17:23 WITA

Unram–Massey University Perluas Kerja Sama, Siapkan Riset Pangan dan Joint Master

Jumat, 18 September 2026 - 17:03 WITA

UMMAT Wisuda 997 Lulusan, 226 Raih Cumlaude dan Total Alumni Tembus 29.011

Berita Terbaru