BIMA, ntbkita.com-Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengantongi kucuran dana segar sekitar Rp182,6 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun anggaran 2026. Dana jumbo ini mengalir berkat koordinasi intensif melalui Rapat Koordinasi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Kementerian PU.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima, Taufik, menegaskan arah prioritas pemanfaatan dana tersebut. Pihaknya mengarahkan anggaran untuk memperkuat fondasi ekonomi warga pedesaan.
“Alokasi ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis, terutama irigasi pertanian, jalan daerah, dan pengendalian banjir,” kata Taufik di Bima, Jumat.
Prioritas Sektor Pengairan Pertanian
Sektor irigasi menyerap porsi terbesar, yakni Rp105,6 miliar pada tahap pertama lewat Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SIPURI). Langkah ini merujuk amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Melalui anggaran tersebut, Dinas PUPR mengeksekusi tujuh embung dan membenahi jaringan irigasi di lima lokasi strategis. Mereka juga membangun Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 17 titik sekaligus mematangkan rencana irigasi tahap kedua demi memperluas pasokan air sawah.
Akselerasi Jalan Daerah dan Pengendalian Banjir
Pada sektor konektivitas darat, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) tahap pertama mengalokasikan pagu Rp25 miliar. Dana ini membiayai penanganan ruas jalan SP.3 Nangapria menuju SP.3 Seranae.
Tak hanya jalan, Dinas PUPR menggenjot proyek pengendali banjir. Pekerja di lapangan kini sedang menuntaskan normalisasi Sungai Pelaparado senilai Rp24 miliar serta Sungai Mpuri sebesar Rp14 miliar.
Sementara itu, proyek antisipasi banjir di Desa Pandai, Kecamatan Woha, senilai Rp14 miliar masih berada dalam meja proses lelang. Pemkab Bima bahkan telah mengusulkan tambahan anggaran Rp50 miliar untuk tahun anggaran 2027 guna menuntaskan masalah luapan air ini.
Perluasan Akses Air Bersih dan Sanitasi
Kabar baik juga menyentuh kebutuhan dasar warga. Kabupaten Bima bersama Kabupaten Lombok Utara sukses menjadi dua daerah di NTB yang merebut alokasi program penyediaan air minum dan sanitasi sebesar Rp3 miliar.
Taufik menjelaskan bahwa Pemkab Bima telah melayangkan surat resmi kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk mengamankan tambahan pembiayaan tahun 2027. Mereka merapikan seluruh dokumen kesiapan teknis agar usulan baru tersebut lekas lolos verifikasi pusat.
Seluruh rangkaian proyek fisik ini bermuara pada misi memperkuat konektivitas antarwilayah dan memacu panen petani lokal. Penanganan menyeluruh ini sekaligus menekan ancaman banjir yang kerap mengganggu urat nadi ekonomi warga Bima.
Komentar