LOMBOK UTARA, ntbkita.com-Sebanyak 595 siswa dari keluarga kurang mampu di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Lombok Utara. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal membuka kegiatan itu di Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Senin (2/11/2026).
Sekolah Rakyat Lombok Utara menyelenggarakan pendidikan gratis dengan sistem berasrama bagi siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
Iqbal mengatakan anak-anak dari keluarga kurang mampu membutuhkan lebih dari sekadar kurikulum dan fasilitas pembelajaran. Menurutnya, mereka juga memerlukan lingkungan yang mendukung, pemenuhan gizi, pengasuhan, serta pendampingan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan.
“Tidak cukup lagi dengan memberi mereka kurikulum yang lebih baik, kelas yang lebih baik, tapi dia butuh dicabut dari kehidupannya, kemudian pemerintah negara hadir di situ di tengah mereka,” ujar Iqbal.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan kesempatan pendidikan yang setara kepada seluruh anak, termasuk mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi.
“Kalau Indonesia harus maju maka semua harus maju bersama-sama. No one left behind, tidak boleh ada yang tertinggal dalam perjalanan kebangsaan ini,” tegasnya.
Iqbal juga meminta para siswa tidak menjadikan kondisi ekonomi keluarga sebagai alasan untuk berhenti mengejar cita-cita. Ia berharap kesempatan mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat dapat membantu mereka membangun kepercayaan diri dan mengembangkan kemampuan.
“Mulai hari ini kalian tidak punya alasan lagi untuk mematikan mimpi-mimpi kalian. Ekonomi tidak lagi menjadi alasan untuk tidak tetap bermimpi,” katanya.
Sekolah Rakyat Lombok Utara Tampung 595 Siswa
Kepala Asrama Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Lombok Utara Syarifudin melaporkan jumlah peserta didik mencapai 595 orang.
Berdasarkan rincian yang Syarifudin sampaikan dalam pemberitaan terpisah, jumlah itu terdiri atas 145 siswa jenjang SD, 240 siswa SMP, dan 210 siswa SMA.
Untuk menunjang kegiatan pendidikan dan kehidupan berasrama, sekolah memiliki 32 guru, 50 wali asuh, dan 24 wali asrama.
Menurut laporan Syarifudin dalam kegiatan pembukaan MPLS, seluruh tenaga pendamping itu merupakan aparatur sipil negara (ASN) hasil seleksi nasional pada 2026.
Syarifudin menjelaskan bahwa pendampingan selama siswa tinggal di asrama memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan belajar dan kehidupan sehari-hari.
Para guru, wali asuh, dan wali asrama akan membantu memenuhi kebutuhan siswa sekaligus mendukung perkembangan akademik, kedisiplinan, dan karakter mereka.
Ia juga meminta orang tua memberikan dukungan kepada anak-anak selama menjalani pendidikan jauh dari keluarga.
“Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak, Ibu, terutama orang tua. Mohon ikhlaskan anaknya dan doakan kami agar kami bisa menjalankan amanah yang sudah diberikan,” ujarnya.
Pemprov NTB Rencanakan Sekolah Rakyat di Daerah Lain
Selain membuka MPLS, Iqbal menyampaikan rencana pemerintah memperluas penyelenggaraan Sekolah Rakyat ke sejumlah wilayah NTB.
Rencana itu mencakup Kabupaten Sumbawa, Bima, Lombok Timur, dan Lombok Tengah. Pemerintah berharap perluasan program dapat menjangkau lebih banyak anak yang membutuhkan akses pendidikan.
Iqbal juga memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Menurutnya, pemerintah merencanakan pemanfaatan sebagian fasilitas Sekolah Rakyat di Lombok Timur untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak PMI.
Selain pendidikan, rencana itu mencakup pendampingan psikologis dan komunikasi rutin antara anak dengan orang tua melalui panggilan video.
Iqbal menilai hubungan emosional antara anak dan orang tua tetap memegang peran penting dalam proses tumbuh kembang, terutama ketika keduanya harus tinggal berjauhan.
Ia juga menceritakan pengalaman anak-anak yang mendengar ungkapan kerinduan dari ayah mereka melalui panggilan video.
“Percayalah perpisahan ini untuk sesuatu yang lebih baik, untuk masa depan mereka,” ungkapnya.
Bupati Lombok Utara Ingin Tidak Ada Anak Putus Sekolah karena Kemiskinan
Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Ia menegaskan bahwa seluruh anak memiliki hak memperoleh pendidikan tanpa memandang kondisi ekonomi keluarga.
“Sejak awal, begitu kita peletakan batu pertama Sekolah Rakyat ini, saya ingin mendeklarasikan bahwa di Lombok Utara tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak sekolah karena ketidakmampuan ekonomi,” ujar Najmul.
Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan akademik. Sekolah juga memiliki peran dalam membentuk kedisiplinan, kepercayaan diri, kebiasaan positif, dan karakter siswa.
Karena itu, Najmul meminta para guru dan pendamping menjalankan tugas dengan kesabaran, kepedulian, dan ketulusan.
“Mudah-mudahan sekolah ini menjadi sekolah yang berkah dan membawa kebaikan buat kita semua seperti yang dicita-citakan oleh pencetusnya, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari kebijakan pendidikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kementerian Sosial mengelola program ini dengan pendekatan pendidikan, pengasuhan, dan pembentukan karakter secara terpadu.
Pembukaan MPLS turut menghadirkan jajaran kepala perangkat daerah Provinsi NTB, Bupati Lombok Utara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota Komisi VIII dan V DPR RI, serta orang tua siswa.
Para siswa juga memeriahkan kegiatan melalui pertunjukan seni dan pidato dalam empat bahasa.
Komentar