MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar enam program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi untuk memperkuat penyerapan serta daya saing tenaga kerja.

Sekretaris Daerah NTB Abul Chair meminta program pelatihan mengikuti kebutuhan pasar kerja, bukan sekadar mempertahankan jenis pelatihan yang sudah berjalan bertahun-tahun.

Disnakertrans NTB menggelar rangkaian program itu di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Kamis (10/9).

Enam program mencakup BLK Skill Center Up-Skilling, Sertifikasi Alumni SMK, Vokasi Nasional (ABT), SMK Go Global, Desa Berdaya, dan SMA Double Track.

Pelatihan Harus Mengikuti Kebutuhan Pasar

Abul mengatakan tantangan ketenagakerjaan tidak hanya menyangkut jumlah pekerjaan.

Pemerintah juga perlu mendorong pekerjaan yang berkualitas, produktif, terlindungi, dan mampu memberi penghasilan layak.

“Untuk berkualitas, produktif dan terlindungi itu perlu beberapa hal yang harus kita lakukan, seperti pelatihan harus mengikuti pasar, sertifikat harus menjadi paspor kompetensi, jangan semua anak kemudian kita arahkan menjadi pencari kerja, Desa Berdaya harus menjadi ruang penciptaan kerja dari desa,” ujar Sekda NTB.

Menurutnya, pemerintah perlu terus menyesuaikan jenis pelatihan dengan perubahan kebutuhan dunia kerja.

Program yang relevan satu dekade lalu belum tentu masih menjawab kebutuhan industri saat ini.

Karena itu, Disnakertrans perlu membaca perkembangan pasar sebelum menentukan jenis keterampilan yang akan masuk dalam pelatihan.

Sertifikat Harus Membuktikan Kompetensi

Abul juga menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi.

Ia menyambut penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua (LSP P2) serta rencana pelaksanaan uji kompetensi gratis.

Menurutnya, sertifikat tidak boleh hanya menjadi bukti seseorang pernah mengikuti pelatihan.

Dunia kerja harus memperoleh kepastian bahwa pemegang sertifikat benar-benar memiliki keterampilan.

“Dunia kerja harus tahu, lalu mengatakan bahwa, ‘Ya, orang ini memang benar-benar dibutuhkan karena mampu bekerja.’ Jadi berikutnya orang tidak akan lagi bertanya tentang sertifikat dari mana, jenjang berapa sertifikat, dan lain sebagainya,” jelas Sekda.

Dengan pola itu, sertifikasi dapat menjadi bukti kemampuan yang relevan bagi perusahaan maupun sektor usaha yang membutuhkan tenaga terampil.

Lulusan Juga Harus Bisa Menciptakan Pekerjaan

Abul meminta pemerintah tidak mengarahkan seluruh lulusan hanya menjadi pencari kerja.

Menurutnya, sebagian lulusan juga perlu membangun usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Jika seluruh lulusan hanya mencari lowongan, jumlah pencari kerja akan terus bertambah.

Karena itu, ia meminta pemerintah memasukkan kewirausahaan sebagai bagian dari ekosistem ketenagakerjaan.

Pendekatan itu juga dapat membuka pilihan bagi lulusan yang ingin mengembangkan usaha berdasarkan keterampilan yang mereka miliki.

Pelatihan Desa Harus Sesuai Potensi Lokal

Pemprov juga akan menggunakan Program Desa Berdaya sebagai salah satu ruang pengembangan keterampilan.

Melalui Mobile Training Unit (MTU), pemerintah dapat membawa pelatihan langsung ke masyarakat.

Abul menilai masyarakat tidak harus selalu datang ke pusat pelatihan.

Sebaliknya, pemerintah dapat membawa instruktur dan program keterampilan ke desa sesuai potensi ekonomi setempat.

“Kalau potensi desa perikanan, maka latih pengelolaan hasil ikan. Kalau desa wisata, maka latih hospitalitinya, bahasa, digital marketing, dan lain sebagainya,” jelasnya.

Dengan pendekatan itu, jenis pelatihan dapat mengikuti kebutuhan warga sekaligus potensi ekonomi masing-masing desa.

Ketenagakerjaan Butuh Kerja Lintas Sektor

Abul menegaskan Disnakertrans tidak dapat menangani persoalan ketenagakerjaan sendirian.

Pemerintah perlu menghubungkan kebijakan tenaga kerja dengan pendidikan, investasi, industri, UMKM, pariwisata, hingga pemerintah desa.

“Semua harus bergerak karena transformasi ketenagakerjaan tentu bukan urusannya Disnakertrans saja. Dia ada urusan pendidikan, investasi, industri, UMKM, pariwisata, dan sampai ke pemerintah desa,” pungkasnya.

Karena itu, Pemprov ingin membangun pelatihan yang tidak berhenti pada pemberian keterampilan.

Program vokasi juga harus menghubungkan peserta dengan kebutuhan dunia kerja, peluang usaha, potensi desa, serta sertifikasi yang benar-benar membuktikan kemampuan mereka.