MATARAM, ntbkita.com-Progres Sensus Ekonomi yang Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB laksanakan telah mencapai 94 persen.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengapresiasi capaian itu. Ia menilai progres pendataan menunjukkan komitmen BPS dalam menyediakan data berkualitas untuk mendukung pembangunan daerah.

Indah menyampaikan apresiasi saat bersilaturahmi ke Kantor BPS Provinsi NTB, Selasa (11/8/2026).

“Alhamdulillah, sensus sudah 94 persen,” ujar Wagub.

Data Ekonomi Jadi Dasar Menyusun Kebijakan

Indah menilai penyelesaian Sensus Ekonomi tidak hanya mengejar target pendataan.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan basis data ekonomi yang akurat untuk memahami struktur dan perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, data membantu pemerintah merumuskan kebijakan secara lebih tepat sasaran.

Karena itu, Pemprov NTB ingin memperkuat sinergi dengan BPS dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pemutakhiran data strategis.

Kolaborasi itu juga akan memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kondisi riil masyarakat.

BPS Percepat Sisa Pendataan

Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin menyambut dukungan Pemprov NTB terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi.

BPS akan mempercepat penyelesaian sisa pendataan. Namun, BPS tetap menjaga kualitas dan akurasi data selama proses berlangsung.

Dengan progres 94 persen, BPS tinggal menyelesaikan sebagian kecil target pendataan.

Selanjutnya, hasil sensus akan memperkuat basis informasi pemerintah dalam membaca perkembangan ekonomi daerah.

Data BPS Jadi Pijakan Operasi Pasar

Selain membahas Sensus Ekonomi, Pemprov NTB dan BPS membicarakan rencana kunjungan kerja Wagub ke Pulau Sumbawa pada akhir Agustus 2026.

Salah satu agenda yang pemerintah siapkan ialah operasi pasar murah.

Pemprov merancang kegiatan itu untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggunakan indikator harga dan inflasi BPS sebagai salah satu pijakan.

Data itu membantu pemerintah menentukan wilayah intervensi serta komoditas yang perlu mendapat perhatian.

Dengan demikian, pemerintah dapat menyesuaikan intervensi dengan kondisi masyarakat di setiap wilayah.

Pemprov Dorong Pemerintahan Berbasis Data

Pemprov NTB menempatkan kolaborasi dengan BPS sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Pemerintah tidak hanya membutuhkan data untuk mengukur capaian pembangunan.

Selain itu, data membantu pemerintah membaca persoalan, menentukan prioritas, dan menyusun intervensi yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Karena itu, Pemprov NTB ingin menjadikan data sebagai instrumen utama dalam proses pengambilan keputusan.

Melalui penguatan sinergi dengan BPS, pemerintah berharap statistik tidak berhenti sebagai angka maupun laporan.

Pada akhirnya, data harus mampu mengarahkan pembangunan NTB secara lebih tepat, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.