LOMBOK UTARA, ntbkita.com-Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara kini berada pada kisaran 20,23 persen. Angka itu turun lebih dari 20 poin persentase sejak kabupaten ini berdiri pada 2008.

Saat awal pemekaran, angka kemiskinan Lombok Utara mencapai sekitar 43 persen. Pemerintah daerah pun mencatat penurunan cukup besar selama 18 tahun terakhir.

Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menilai kerja sama seluruh pihak berperan besar dalam pencapaian itu. Namun, ia meminta semua elemen terus bekerja keras agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Lombok Utara Catat Penurunan Tercepat

Badan Pusat Statistik sebelumnya mencatat angka kemiskinan Lombok Utara pada 2025 sebesar 20,74 persen.

Angka itu turun 3,22 poin persentase dari 23,96 persen pada 2024. Pada periode itu, sekitar 56,43 ribu warga masih masuk kategori miskin.

Meski masih mencatat persentase tertinggi di NTB, Lombok Utara membukukan laju penurunan terbesar dibandingkan kabupaten dan kota lain.

Najmul menilai sinergi antarpemangku kepentingan mendorong percepatan penurunan kemiskinan. Karena itu, pemerintah perlu mempertahankan pola kerja bersama agar manfaat pembangunan menjangkau lebih banyak warga.

IPM Naik dan Stunting Menurun

Selain kemiskinan, Pemkab Lombok Utara mencatat perbaikan pada sejumlah indikator pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia terus meningkat. Sementara itu, prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan.

Perbaikan itu menggambarkan kemajuan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat.

Namun, pemerintah daerah masih perlu memperkuat program yang menyentuh kelompok rentan. Pemkab juga harus menjaga ketepatan sasaran agar setiap program memberi dampak langsung.

Efisiensi Anggaran Batasi Ruang Fiskal

Najmul mengakui pemerintah daerah menghadapi tantangan pembangunan yang tidak ringan.

Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membatasi ruang fiskal daerah. Kondisi itu memengaruhi kemampuan Pemkab Lombok Utara dalam membiayai berbagai program prioritas.

Karena itu, pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan alternatif agar program pembangunan tetap berjalan.

Pemkab akan memprioritaskan program yang mendukung pengentasan kemiskinan. Selain itu, pemerintah tetap menjaga program pembangunan lain yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui kolaborasi dan pemanfaatan anggaran secara tepat, Pemkab Lombok Utara ingin melanjutkan penurunan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.