MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mendorong pelaku usaha, UMKM, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Terutama agar kebijakan lebih terukur dan berbasis data.
Komitmen itu mengemuka dalam Sosialisasi dan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan digelar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB bersama BPS NTB di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5).
Kegiatan menghadirkan Asisten II Setda NTB Lalu Moh. Faozal yang mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Kepala BPS NTB Wahyudin, serta Ketua KADIN NTB yang diwakili Hasmudin.
Sekitar 60 peserta hadir dalam kegiatan itu. Mereka berasal dari perangkat daerah, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, media, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga PT Pos Indonesia.
Kepala Diskominfotik NTB Ahsanul Khalik mengatakan, data statistik berkualitas menjadi kebutuhan penting dalam menyusun, mengevaluasi, dan mengarahkan pembangunan daerah menuju visi “NTB Makmur Mendunia”.
Menurut Aka, sapaan akrabnya, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar pendataan rutin. Sensus ini menjadi instrumen strategis untuk membaca kekuatan ekonomi daerah, memetakan potensi usaha, serta memastikan kebijakan pemerintah tepat sasaran.
“Melalui sensus ekonomi, NTB diharapkan memiliki data yang lebih akurat untuk membangun daerah dan memperkuat arah kebijakan ekonomi ke depan,” ujarnya.
Asisten II Setda NTB Lalu Moh. Faozal memaparkan kondisi ekonomi NTB dalam beberapa triwulan terakhir. Menurut dia, ekonomi NTB menunjukkan tren pertumbuhan positif dan memiliki daya tahan cukup kuat.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi NTB Triwulan I Tahun 2026 mencapai 13,64 persen. Pertumbuhan itu ditopang sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, peternakan, dan pariwisata.
Menurut Faozal, kualitas pertumbuhan harus dijaga melalui kebijakan berbasis data akurat dan kondisi riil masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus didukung data yang benar agar arah kebijakan pembangunan tidak salah sasaran,” katanya.
Faozal juga mengajak pelaku usaha dan masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Caranya dengan memberikan data secara terbuka, jujur, dan sesuai kondisi sebenarnya.
“Kalau petugas resmi BPS datang, mohon diterima dengan baik dan diberikan data yang sesuai kondisi riil. Karena kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
Menurut Wahyudin, sensus ekonomi menjadi dasar penting untuk memetakan struktur ekonomi, karakteristik usaha, perkembangan UMKM, ekonomi digital, hingga ekonomi lingkungan di seluruh wilayah Indonesia.
Ia menegaskan, seluruh data responden dijamin kerahasiaannya. Data itu tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun audit usaha.
“Data masyarakat dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta penyusunan kebijakan pembangunan,” tegas Wahyudin.
Perwakilan KADIN NTB Hasmudin mengatakan, hasil Sensus Ekonomi 2026 sangat penting untuk memetakan daya saing usaha, membuka peluang pasar baru, serta memperkuat pengembangan UMKM di NTB.
“Kami ingin data ekonomi NTB benar-benar kuat karena itu akan menjadi dasar lahirnya kebijakan pro usaha dan mendorong UMKM NTB naik kelas,” katanya.
Setelah sesi sosialisasi, kegiatan berlanjut dengan Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Ekonomi 2026. Peserta dipandu tim BPS NTB melakukan simulasi pengisian sensus secara daring maupun pendataan lapangan.
Antusiasme peserta terlihat tinggi sepanjang kegiatan. Sejumlah pelaku usaha dan asosiasi menyampaikan kesiapan mendukung Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya membangun basis data ekonomi NTB yang lebih kuat, akurat, dan terpercaya.
Melalui kolaborasi itu, Pemerintah Provinsi NTB berharap Sensus Ekonomi 2026 menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Komentar