30 Tahun Rusak, Pemprov NTB Usulkan Perbaikan Jalan Soromandi Rp 48 Miliar

Avatar photo

Kamis, 4 Juni 2026 - 10:38 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mahasiswa mendesak perbaikan Jalan Bajo-Sampungu

Mahasiswa mendesak perbaikan Jalan Bajo-Sampungu

MATARAM, ntbkita.com-Puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Soromandi Mataram (HIMSI Mataram) kembali mendatangi Kantor Gubernur NTB, Rabu (3/6). Mereka mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera memperbaiki ruas jalan Bajo-Sampungu di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima.

Mahasiswa menyebut kerusakan jalan itu sudah berlangsung lebih dari 30 tahun. Kondisi itu mengganggu aktivitas masyarakat, terutama distribusi hasil pertanian dari wilayah Soromandi.

Koordinator Umum HIMSI Mataram Furkan YK mengatakan, Soromandi menjadi salah satu sentra produksi pertanian yang membutuhkan dukungan infrastruktur memadai.

“Bulan kemarin terjadi dua kecelakaan truk pengangkut jagung. Kami tidak ingin kecelakaan yang sama terus berulang karena jalan rusak,” kata Furkan.

Usulkan Rp 48 Miliar

Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial Kemasyarakatan Setda NTB Yusron Hadi menerima aspirasi mahasiswa. Ia hadir bersama Kepala Dinas PUPRPKP NTB Lalu Kusuma Wijaya dan Kabid Bina Marga PUPRPKP NTB Rizali Amin.

Baca Juga :  Museum NTB Dapat Rp 3 Miliar, Ruang Pamer Direvitalisasi

Yusron mengapresiasi langkah mahasiswa yang ikut mengawal pembangunan daerah. Ia memastikan pemerintah sudah menerima aspirasi terkait kerusakan ruas jalan sepanjang 18 kilometer itu.

Kepala Dinas PUPRPKP NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, pemerintah berkomitmen memenuhi seluruh persyaratan agar perbaikan jalan Bajo-Sampungu bisa terealisasi.

Menurut Lalu Kusuma, proses itu membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun, pemerintah tetap berupaya memperjuangkan kebutuhan infrastruktur wilayah Soromandi.

Kabid Bina Marga PUPRPKP NTB Rizali Amin mengatakan, ruas Bajo-Sampungu masuk salah satu prioritas lewat skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.

Baca Juga :  Karhutla NTB Capai 8.895 Hektare, Pemprov NTB Perkuat Kesiapsiagaan

PUPRPKP NTB mengusulkan anggaran Rp 48 miliar untuk menangani ruas jalan Bajo-Sampungu secara menyeluruh.

“Kebetulan di Bajo-Sampungu kita mengusulkan Rp 48 miliar. Jadi mohon kesabarannya,” kata Rizali.

Kawal ke Pemerintah Pusat

Rizali menjelaskan, pemerintah mengusulkan skema Inpres Jalan Daerah karena kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi NTB masih terbatas.

Ruas Bajo-Sampungu juga masuk tiga besar prioritas yang akan Pemprov NTB ajukan ke pemerintah pusat.

“Angka per paketnya di bawah Rp 50 miliar. Kita akan kawal bersama,” tegasnya.

Rizali menambahkan, pemerintah memilih skema itu agar penanganan jalan tidak hanya tambal sulam. Pemerintah ingin memperbaiki ruas Bajo-Sampungu secara total.

“Kami mengusulkan karena ingin perbaikan total jalan Bajo-Sampungu,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Putri Mahkota Swedia Tinjau Sekolah Tahan Gempa dan Layanan Digital di Lombok Utara
Putri Mahkota Victoria Kagumi Songket Sasak, Dengarkan Kisah Perajin Bangkit Pascagempa
Putri Mahkota Swedia Tiba di Lombok, Disambut Tenun Sasak dan Minuman Racikan 11 Rempah
Belanja 2026 Naik Rp 319 Miliar, Pemprov-DPRD NTB Sepakati KUA-PPAS Perubahan
Pemkab Lombok Barat Bangun Big Data, Citra Satelit BRIN hingga AI Jadi Basis Kebijakan
Gubernur Iqbal Ingin Hentikan Hibah Uang lewat Pokir DPRD, Ganti dengan Program
Tanpa Open Bidding, BKD NTB Targetkan Pengisian Jabatan Tuntas Akhir September
Nyemulak Jadi Titik Awal Sade Bangkit dari Kebakaran

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 20:08 WITA

Putri Mahkota Swedia Tinjau Sekolah Tahan Gempa dan Layanan Digital di Lombok Utara

Sabtu, 5 September 2026 - 16:58 WITA

Putri Mahkota Swedia Tiba di Lombok, Disambut Tenun Sasak dan Minuman Racikan 11 Rempah

Sabtu, 5 September 2026 - 06:54 WITA

Belanja 2026 Naik Rp 319 Miliar, Pemprov-DPRD NTB Sepakati KUA-PPAS Perubahan

Jumat, 4 September 2026 - 13:45 WITA

Pemkab Lombok Barat Bangun Big Data, Citra Satelit BRIN hingga AI Jadi Basis Kebijakan

Jumat, 4 September 2026 - 10:22 WITA

Gubernur Iqbal Ingin Hentikan Hibah Uang lewat Pokir DPRD, Ganti dengan Program

Berita Terbaru