Pemprov NTB Putihkan Tunggakan PKB di Atas Lima Tahun

Avatar photo

Minggu, 14 Juni 2026 - 19:25 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri. (humas pemprov ntb)

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri. (humas pemprov ntb)

MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberi keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026. Program ini menghapus seluruh denda keterlambatan pembayaran PKB dan memutihkan tunggakan pajak kendaraan di atas lima tahun.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Hapus Denda dan Tunggakan Lama

Melalui kebijakan ini, masyarakat tidak lagi menanggung denda keterlambatan pembayaran PKB. Pemprov NTB juga menghapus tunggakan pajak kendaraan yang telah melewati lima tahun.

Tunggakan itu meliputi tahun pajak 2020, 2019, 2018, dan tahun-tahun sebelumnya. Dengan skema ini, wajib pajak cukup melunasi pokok pajak untuk lima tahun terakhir serta pajak tahun berjalan.

Masyarakat tidak perlu membayar denda maupun tunggakan yang telah melewati batas lima tahun. Pemprov NTB berharap kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan pajak.

Baca Juga :  Pemprov NTB dan Jawa Barat Perkuat Rantai Pasok Pangan serta Buka Peluang Investasi

Pelat Luar Daerah Dapat Diskon 50 Persen

Pemprov NTB juga memberi insentif bagi pemilik kendaraan berpelat luar daerah. Insentif berlaku bagi pemilik kendaraan yang melakukan balik nama menjadi pelat NTB, yakni DR atau EA.

Melalui program ini, pemilik kendaraan mendapat keringanan PKB sebesar 50 persen dan pembebasan denda. Pemprov NTB berharap semakin banyak kendaraan terdaftar dan membayar pajak di NTB.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, kebijakan ini menjadi bentuk relaksasi fiskal. Pemerintah merancang program ini untuk membantu masyarakat dan memperkuat penerimaan daerah secara berkelanjutan.

“Keringanan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah di tengah dinamika ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kami berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus mengurangi potensi tunggakan sehingga berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Baca Juga :  Ekspor NTB Melonjak 244,23 Persen, Tembus US$2,07 Miliar hingga September 2026

Program ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemprov NTB untuk membangun hubungan yang saling menguatkan antara pemerintah dan masyarakat. Pajak yang warga bayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program yang mendukung kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah NTB.

Pemprov NTB mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan momentum keringanan ini. Pemerintah berharap masyarakat dapat menunaikan kewajiban perpajakan dengan lebih ringan.

Dengan kepatuhan pajak yang meningkat, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat langsung dari kebijakan ini. Masyarakat juga ikut berkontribusi mempercepat pembangunan dan mewujudkan Nusa Tenggara Barat yang makmur mendunia.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor
Gubernur Iqbal Minta Cabang Bank NTB Syariah di Jakarta Tak Jadi Tempat Singgah Pejabat
BRIDA NTB Jajaki Produksi Genteng Biomassa melalui UMKM dan Koperasi Desa
Ekspor NTB Melonjak 244,23 Persen, Tembus US$2,07 Miliar hingga September 2026
Pemkab Lombok Barat Latih UMKM Kelola Keuangan dan Pasarkan Produk dengan AI
Pemprov NTB Minta Tata Niaga Tembakau Dibenahi, Petani Butuh Kepastian Harga
214 Gerai Koperasi Merah Putih di NTB Rampung, 119 Unit Mulai Beroperasi
Gubernur NTB Lalu Iqbal Dorong Ekonomi Kreatif Jadi Kunci Pemerataan Kesejahteraan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 20:05 WITA

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 November 2026 - 10:42 WITA

Gubernur Iqbal Minta Cabang Bank NTB Syariah di Jakarta Tak Jadi Tempat Singgah Pejabat

Kamis, 5 November 2026 - 19:47 WITA

BRIDA NTB Jajaki Produksi Genteng Biomassa melalui UMKM dan Koperasi Desa

Selasa, 3 November 2026 - 09:25 WITA

Ekspor NTB Melonjak 244,23 Persen, Tembus US$2,07 Miliar hingga September 2026

Senin, 2 November 2026 - 15:45 WITA

Pemkab Lombok Barat Latih UMKM Kelola Keuangan dan Pasarkan Produk dengan AI

Berita Terbaru

Hari Guru

Pendidikan

Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?

Senin, 16 Nov 2026 - 07:27 WITA

Dekranasda

Ekonomi

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 Nov 2026 - 20:05 WITA