MATARAM, ntbkita.com-Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi menonaktifkan Muzihir dari jabatannya sebagai pimpinan DPRD NTB.
Keputusan itu tertuang dalam surat masuk bernomor 005/F.PPP/DPRD-NTB/V/2026.
Dalam surat Fraksi PPP DPRD NTB, keputusan penonaktifan diambil setelah mencermati dinamika internal partai pasca-Muktamar X PPP di Jakarta. Termasuk perkembangan situasi di DPW PPP NTB.
“Melihat situasi dan kondisi belakangan ini yang terjadi di tubuh Partai Persatuan Pembangunan pasca Muktamar X PPP di Jakarta serta dinamika yang berkembang di DPW PPP NTB,” demikian isi pembuka surat yang dibacakan Sekwan DPRD NTB Hendra Saputra dalam paripurna, Senin (25/5).
Fraksi PPP DPRD NTB menilai, selama menjabat sebagai pimpinan DPRD NTB sejak 2019, Muzihir tidak merepresentasikan kepentingan fraksi. Ia dinilai lebih mengedepankan kepentingan pribadi dibanding kepentingan Fraksi PPP.
Fraksi PPP juga menyoroti kepemimpinan Muzihir saat memimpin sidang paripurna. Kepemimpinannya dianggap kerap menimbulkan kegaduhan dan instabilitas di internal DPRD maupun partai.
Dalam poin pertimbangannya, Fraksi PPP menyebut Muzihir tidak mampu menjalankan tugas sebagai pimpinan DPRD secara maksimal. Ia juga dinilai tidak mampu menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat maupun internal partai.
“Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat secara resmi menonaktifkan saudara Drs. H. Muzihir sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat,” tulis Fraksi PPP dalam surat itu.
Sebelumnya, surat dari DPW PPP NTB juga dibacakan Hendra. Dalam surat DPW, komposisi fraksi diusulkan berganti. Posisi Ketua Fraksi diduduki Muzihir dan Sekretaris Fraksi diduduki Sitti Ari.
Moh Akri juga diganti dalam komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Semula menduduki posisi anggota Banggar, menjadi anggota Banmus DPRD NTB.
Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda memilih bersikap netral. Ia menyerahkan polemik PPP kepada internal PPP.
“Kami tidak akan menindaklanjuti surat yang masuk dari DPW PPP dan surat dari Fraksi PPP DPRD NTB. Polemik, ini kami sepenuhnya menyerahkan ke internal PPP,” ungkap Isvie.
Komentar