MATARAM, ntbkita.com-DPRD NTB mengapresiasi Pemprov NTB karena menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 tepat waktu.

Pemprov NTB menyerahkan dokumen itu melalui rapat paripurna di Ruang Rapat Utama Gubernur, Selasa (14/7/2026).

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menilai ketepatan waktu itu menunjukkan kerja keras kepala daerah dan jajaran organisasi perangkat daerah.

“Alhamdulillah berkat kerja keras Pak Gubernur (Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Red) dan Bu Gub (Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, Red) dan jajaran OPD bisa menghasilkan dokumen KUA PPAS yang selesai tepat waktu,” kata Isvie.

Pemprov Patuhi Siklus Penganggaran

Isvie menjelaskan, aturan mewajibkan kepala daerah menyampaikan rancangan KUA-PPAS kepada DPRD paling lambat pada minggu kedua Juli.

Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tahapan penyusunan serta pengajuan KUA-PPAS.

“Artinya Pemprov NTB sudah disiplin dalam mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran daerah sesuai ketentuan aturan penyusunan KUA-PPAS,” jelas Isvie.

Anggota Badan Anggaran DPRD NTB Muhammad Aminurlah juga mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan dokumen itu.

Menurutnya, pemerintah pusat dapat memasukkan ketepatan waktu sebagai salah satu unsur penilaian daerah. Hal itu juga berpotensi membuka peluang insentif fiskal.

“Ini sangat kita syukuri dan apresiasi Pak Gubernur dan jajaran. Tidak seperti tahun lalu yang molor sampai bulan Oktober baru diserahkan (Rancangan KUA PPAS, Red),” ungkap Maman, sapaan karibnya.

APBD 2027 Diproyeksikan Rp 6,2 Triliun

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menyampaikan proyeksi APBD NTB 2027 mencapai Rp 6,2 triliun saat rapat paripurna.

Proyeksi itu meningkat 10,69 persen dari target APBD 2026 sebesar Rp 5,6 triliun. Kenaikan dana transfer pemerintah pusat sebesar 20,01 persen ikut menopang peningkatan anggaran.

Pendapatan daerah, transfer pemerintah pusat, serta lain-lain pendapatan yang sah menjadi tiga komponen utama proyeksi pendapatan.

Meski anggaran meningkat, DPRD meminta Pemprov NTB berhati-hati saat menetapkan target pendapatan asli daerah (PAD).

Dewan meminta pemerintah menyesuaikan target dengan potensi riil daerah. Pemprov juga perlu mempertimbangkan tren realisasi tahun sebelumnya dan asumsi ekonomi makro.

Langkah itu penting untuk mencegah tekanan fiskal, defisit anggaran, dan tunggakan kewajiban daerah.

“Soal penetapan target PAD ini juga perlu kecermatan. Boleh optimistis tapi realistis,” kata Anggota Banggar DPRD NTB Sambirang Ahmadi.

Dewan Minta Belanja Pegawai Dikendalikan

DPRD juga meminta Pemprov NTB meningkatkan kualitas belanja dalam APBD 2027. Pemerintah perlu mengutamakan belanja wajib, mandatory spending, dan standar pelayanan minimal.

Dewan meminta Pemprov mengurangi belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

DPRD turut menyoroti porsi belanja pegawai yang masih melampaui 30 persen. Kondisi itu berpotensi tidak sejalan dengan semangat undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Sehingga diperlukan pengendalian dan penyesuaian belanja pegawai secara bertahap agar struktur APBD menjadi lebih sehat dan produktif,” pungkas Sambirang.