MATARAM, ntbkita.com-Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026.

Permintaan itu menyusul sejumlah kericuhan yang terjadi pada beberapa cabang olahraga. Karena itu, Hadrian meminta Pemprov NTB dan KONI NTB mengungkap penyebab setiap insiden secara terbuka.

Menurutnya, evaluasi menjadi penting karena NTB tengah mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

“Kalau ternyata itu terjadi karena kecurangan, maka ini menjadi PR dan tugas tidak mudah bagi KONI dan tentunya Pemerintah Provinsi harus turun tangan. Saya mengusulkan agar tabayun. Pemerintah Provinsi mengundang KONI menanyakan sesungguhnya apa yang terjadi,” ujarnya di Mataram, Kamis (30/7/2026).

Kericuhan Terjadi di Sejumlah Cabang

Sejumlah insiden terjadi pada cabang bola voli, pencak silat, BMX, dan drum band selama Porprov NTB 2026.

Selain itu, video kericuhan dari arena pertandingan menyebar luas melalui media sosial. Akibatnya, publik dari berbagai daerah ikut menyoroti pelaksanaan Porprov.

“Karena kan videonya tersebar ke seluruh Indonesia itu. Bahkan di setiap pertandingan ribut. Ini kan berarti ada yang salah,” kata Hadrian.

Karena itu, ia meminta KONI NTB menjelaskan persoalan secara jujur. Penjelasan terbuka juga akan membantu pemerintah menentukan langkah pembenahan.

Namun, Hadrian mengingatkan seluruh pihak tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Menurutnya, pemerintah dan KONI perlu menelusuri apakah kericuhan muncul akibat keputusan wasit, kecurangan, kelemahan pengamanan, atau persoalan lain.

KONI Diminta Terbuka soal Kinerja Wasit

Hadrian meminta KONI NTB tidak menutupi kekeliruan apabila hasil evaluasi menemukan masalah dalam kepemimpinan pertandingan.

Selain itu, ia menilai keterbukaan akan membantu NTB memperbaiki kualitas penyelenggaraan olahraga sebelum PON 2028.

“Kalau memang itu kekeliruannya di wasit-wasit kita, sampaikan saja supaya kita bisa evaluasi. Jangan ditutup-tutupi berkedok mengatakan bahwa itu semangat kompetisi, semangat pertandingan, jangan. Kalau memang di situ ada kecurangan, sampaikan. Itu menjadi bahan evaluasi, enggak usah takut,” tegasnya.

Di sisi lain, Hadrian mengingatkan insiden selama Porprov dapat memengaruhi kepercayaan pemerintah pusat dan daerah lain terhadap kesiapan NTB.

Karena itu, Pemprov NTB dan KONI perlu segera membenahi kelemahan penyelenggaraan. Selanjutnya, hasil evaluasi harus menjadi dasar perbaikan sistem pertandingan dan pengamanan.

“Saya tidak punya kepentingan apa-apa, kepentingan saya cuma satu. Saya ingin menjaga bahwa NTB siap menjadi tuan rumah yang baik, itu aja kepentingan saya,” tuturnya.

Pemilihan Ketua KONI Jangan Bawa Kepentingan Politik

Sementara itu, Hadrian meminta seluruh pihak tidak mengaitkan polemik Porprov dengan pemilihan Ketua KONI NTB pada Agustus 2026.

Menurutnya, KONI harus menjaga independensi sebagai organisasi olahraga. Karena itu, kepentingan politik tidak boleh masuk dalam proses pemilihan pemimpin baru.

“Ya spekulasi boleh-boleh saja silakan. Tetapi saya ingin ingatkan siapa pun yang ingin menjadi Ketua KONI, tolong jangan ada bumbu-bumbu politik,” ucapnya.

Selanjutnya, Ketua KONI NTB yang baru harus menyusun program pembinaan atlet secara terarah. Program itu harus membantu NTB mengejar target minimal lima besar pada PON 2028.

Selain itu, Hadrian meminta seluruh pihak menghargai kinerja Ketua KONI NTB Mori Hanafi dalam mengawal persiapan menuju PON.

Apabila pergantian kepemimpinan terjadi, pengurus baru tetap harus melanjutkan program pembinaan olahraga. Dengan demikian, proses transisi tidak mengganggu persiapan atlet dan penyelenggaraan PON 2028.