MATARAM, ntbkita.com-Anggota KPU RI Divisi Sumber Daya Manusia Parsadaan Harahap memantau kesiapan jajaran KPU di Nusa Tenggara Barat. Kunjungan itu sekaligus menjadi pembinaan organisasi menjelang tahapan Pemilu 2029.

Parsadaan mendatangi KPU Provinsi NTB serta sejumlah KPU kabupaten dan kota. Ia mengecek kondisi satuan kerja selama masa nontahapan pemilu.

Menurut Parsadaan, kekuatan penyelenggara pemilu tidak hanya bertumpu pada administrasi dan kelembagaan. Jajaran KPU juga harus menjaga soliditas internal dan kepercayaan masyarakat.

“Kedua hal tersebut menjadi fondasi penting agar KPU tetap dipercaya sebagai penyelenggara pemilu yang profesional, mandiri, dan berintegritas,” ungkapnya pada Sabtu pekan lalu.

Kunjungi Lima KPU Daerah

Parsadaan memulai kunjungannya di KPU Kabupaten Lombok Tengah. Ia kemudian mendatangi KPU Kabupaten Lombok Barat dan KPU Kota Mataram pada hari pertama.

Pada hari berikutnya, Parsadaan mengunjungi KPU Kabupaten Lombok Timur dan KPU Kabupaten Lombok Utara.

Ia meminta seluruh jajaran tetap menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal meski belum memasuki tahapan pemilu.

Parsadaan juga mengingatkan KPU daerah agar rutin menggelar rapat pleno. Diskusi bertema demokrasi dan kepemiluan juga harus terus berjalan.

Selain itu, jajaran KPU harus mengoptimalkan pelayanan publik dan memperbarui pengelolaan arsip.

“Mari kita jaga selalu soliditas, dan yang paling penting menjaga trust publik,” tegas Parsadaan.

KPU Provinsi NTB ikut memperkuat koordinasi dan pembinaan selama kunjungan itu. Langkah itu bertujuan memastikan kesiapan seluruh KPU kabupaten dan kota menghadapi agenda kepemiluan mendatang.

Efisiensi Tak Boleh Hambat Inovasi

Parsadaan turut menyinggung kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menghalangi jajaran KPU kabupaten dan kota di NTB menghadirkan inovasi pelayanan publik.

Inovasi di tengah keterbatasan anggaran, kata dia, menunjukkan komitmen penyelenggara dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Inovasi pelayanan ini mencerminkan komitmen dalam membangun birokrasi yang profesional, bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Langkah ini menjadi bukti bahwa semangat berbenah tetap berjalan meskipun organisasi dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran,” serunya.

Parsadaan mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan jajaran KPU di NTB. Ia juga meminta seluruh KPU kabupaten dan kota menjaga kualitas pelayanan dan meningkatkan profesionalisme aparatur.

“Inovasi pelayanan harus berjalan beriringan dengan penguatan budaya kerja, soliditas organisasi, dan integritas seluruh jajaran. Sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap dapat diberikan secara optimal meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan,” pungkasnya.