Calon PMI Lotim Didorong Lebih Mandiri Urus Proses Migrasi

Avatar photo

Sabtu, 20 Juni 2026 - 18:19 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pemkab Lotim perkuat perlindungan PMI. (humas pemkab lotim)

Pemkab Lotim perkuat perlindungan PMI. (humas pemkab lotim)

LOMBOK TIMUR, ntbkita.com-Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fokusnya memperkuat aspek keimigrasian untuk mendukung perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pemkab Lombok Timur berupaya menghadirkan Kantor Imigrasi Kelas II. Layanan ini diharapkan bisa mendekatkan akses keimigrasian bagi masyarakat, terutama calon PMI.

Sekretaris Daerah Lombok Timur HM Juaini Taofik mengatakan, tata kelola PMI masih menghadapi sejumlah tantangan sejak tahap awal. Salah satunya membangun kemandirian calon pekerja migran.

“Memang masih ada tantangan dalam tata kelola PMI sejak awal. Salah satu tantangan adalah membentuk kemandirian PMI,” kata Juaini saat pelatihan tata kelola migrasi dan perlindungan PMI tingkat kabupaten/kota di Lombok Timur, Jumat.

Dorong Kepatuhan Kebijakan

Juaini mengatakan, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada sumber daya, komunikasi para pihak, dan kepatuhan penyelenggara.

Baca Juga :  Disdag Mataram Larang Pungutan PKL di CFD Udayana, tapi Retribusi Kebersihan Tetap Berlaku

“Kalau kami dari birokrasi pertama yang kami tekankan adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan yang memang sudah diatur, baik dalam regulasi undang-undangnya, perda, perbup,” katanya.

Ia menegaskan, pelanggaran yang berulang bisa memberi dampak terhadap tata kelola perlindungan pekerja migran.

“Sesekali melanggar mungkin belum berdampak, tetapi kalau sudah berkali-kali dilanggar tentu berdampak,” tambahnya.

Menurut Juaini, calon PMI perlu membiasakan diri lebih mandiri dalam mengurus proses migrasi. Pemerintah tetap memberi pendampingan pada tahap awal.

“Ya, mungkin di awal kami dampingi, tetapi harus biasakan,” jelasnya.

Perkuat Perlindungan Pekerja Migran

Juaini mengakui, tingkat pendidikan dan literasi masyarakat masih menjadi tantangan. Pekerja migran juga rentan menghadapi perekrutan tidak etis dan berbagai risiko lain.

Kerentanan itu semakin tinggi karena masih ada pekerja migran nonprosedural. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat proses kebijakan yang berorientasi pada perlindungan pekerja migran.

Baca Juga :  Pemkab Murung Raya Siapkan Budidaya Kurma Tropis, Gandeng BRIDA NTB Kaji Lahan dan Bibit Unggul

“Karena itu dilakukan penguatan proses dalam formulasi kebijakan di pemerintahan yang berorientasi perlindungan kepada pekerja migran,” katanya.

Juaini juga menekankan pentingnya peran pelaku usaha. Pelaku usaha harus melakukan perekrutan secara etis dan siap menghadapi persoalan yang mungkin muncul.

“Upaya lainnya adalah dengan mediasi bagi pekerja migran baik di aspek hukum maupun nonhukum,” katanya.

Libatkan Pemerintah Desa dan Pelaku Usaha

Pelatihan tata kelola migrasi dan perlindungan PMI ini diharapkan meningkatkan sinergi semua pihak. Pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha, dan pekerja migran perlu bergerak bersama.

Juaini menilai, perlindungan PMI tidak bisa hanya bertumpu pada satu lembaga. Kolaborasi menjadi kunci agar proses migrasi berjalan aman, tertib, dan sesuai aturan.

“Dan tentunya pekerja migran itu sendiri,” katanya.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kerja Sama Bali NTB NTT, Tiga Provinsi Teken Lima Rencana Aksi
DPMPTSP Lombok Timur Pantau Tambang Galian C, Minta Pelaku Usaha Tertib Izin
Bertahun-tahun Dikuasai Warga, Pemkab Dompu Berhasil Selamatkan Tanah 3,6 Hektare
Waktu Kian Mepet, 22 Paket Pengadaan Pemprov NTB Belum Berkontrak
Inspektorat NTB Awasi Ketat Anggaran Desa Berdaya, Dua Skema Jadi Sasaran
Nilai SAQ Keterbukaan Informasi NTB Naik 37 Poin Jadi 100
Pangdam Rinambora Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Tekankan Penguatan SDM
BRIDA NTB Perkuat Kerja Sama dengan Kemenkum untuk Pendaftaran HAKI

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 10:40 WITA

Kerja Sama Bali NTB NTT, Tiga Provinsi Teken Lima Rencana Aksi

Kamis, 12 November 2026 - 16:00 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Pantau Tambang Galian C, Minta Pelaku Usaha Tertib Izin

Kamis, 12 November 2026 - 10:08 WITA

Waktu Kian Mepet, 22 Paket Pengadaan Pemprov NTB Belum Berkontrak

Kamis, 12 November 2026 - 08:37 WITA

Inspektorat NTB Awasi Ketat Anggaran Desa Berdaya, Dua Skema Jadi Sasaran

Kamis, 12 November 2026 - 08:30 WITA

Nilai SAQ Keterbukaan Informasi NTB Naik 37 Poin Jadi 100

Berita Terbaru

Hari Guru

Pendidikan

Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?

Senin, 16 Nov 2026 - 07:27 WITA

Dekranasda

Ekonomi

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 Nov 2026 - 20:05 WITA