MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan percepatan pengurusan administrasi bagi nelayan agar lebih mudah mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Langkah itu menyasar kepemilikan pas kecil sebagai salah satu dokumen utama bagi nelayan untuk memperoleh BBM subsidi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Muslim mengatakan sekitar 80 persen nelayan di NTB belum memiliki pas kecil.

Sementara itu, jumlah nelayan di NTB diperkirakan mendekati 100 ribu orang.

Pas Kecil Jadi Syarat Akses BBM Subsidi

Muslim menjelaskan Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menerbitkan pas kecil setelah petugas mengukur kapal.

Selanjutnya, DKP menggunakan dokumen itu sebagai dasar untuk menerbitkan Buku Kapal Perikanan (BKP).

Nelayan membutuhkan dokumen itu untuk memenuhi persyaratan memperoleh BBM bersubsidi.

“Pas kecil itu syarat utama. Setelah pas kecil diterbitkan oleh KSOP, baru kami menerbitkan BKP. Tanpa dokumen itu, nelayan tidak bisa mengakses BBM subsidi,” kata Muslim.

Namun, sebagian besar nelayan kecil masih kesulitan mengurus administrasi karena keterbatasan kemampuan dan akses.

Akibatnya, persoalan akses BBM subsidi terus berulang setiap tahun.

APBD Perubahan Biayai Pendampingan Nelayan

Pemprov NTB akan memanfaatkan APBD Perubahan 2026 untuk memperkuat pendampingan administrasi kepada nelayan.

Pemerintah akan menjalankan program secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten dan kota serta KSOP.

Selain itu, organisasi nelayan, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), HKTI, dan Komite Masyarakat Tani Indonesia (KMTI) akan terlibat.

“Target kami melalui APBD Perubahan adalah mempercepat penyelesaian administrasi nelayan agar mereka bisa memperoleh pas kecil dan mengakses BBM subsidi,” ujarnya.

Pemprov menargetkan pendampingan dapat mempercepat pendataan sekaligus penyelesaian dokumen nelayan.

Sekitar 80 Persen Nelayan Belum Punya Pas Kecil

Muslim memperkirakan jumlah nelayan di NTB mendekati 100 ribu orang.

Namun, sekitar 80 persen di antaranya belum memiliki pas kecil. Kondisi itu membuat mereka belum dapat mengakses BBM bersubsidi secara optimal.

Persoalan tidak berhenti pada kelengkapan administrasi.

Nelayan juga menghadapi keterbatasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang beroperasi secara optimal.

Saat ini, Muslim menilai SPBN di kawasan Tanjung Luar, Lombok Timur, masih memberikan layanan secara optimal. Sementara itu, sejumlah SPBN di wilayah lain belum beroperasi maksimal.

Nelayan Kepulauan Harus Keluarkan Biaya Lebih Besar

Keterbatasan SPBN semakin menyulitkan nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan.

Mereka harus menempuh jarak lebih jauh untuk memperoleh BBM. Akibatnya, nelayan mengeluarkan biaya tambahan.

“Pemerintah juga akan menyiapkan dukungan bagi nelayan di wilayah kepulauan karena mereka membutuhkan biaya lebih besar untuk mendapatkan BBM,” katanya.

DKP NTB juga telah berkoordinasi dengan Pertamina mengenai persoalan akses BBM nelayan.

Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyusun rencana aksi bersama pemerintah kabupaten dan kota serta KSOP.

Rencana itu akan mengatur pendataan dan penerbitan pas kecil secara bertahap.

“Kami tidak ingin persoalan ini terus berulang. Mulai tahun ini dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, pendampingan akan dilakukan secara maksimal sampai tuntas sehingga seluruh nelayan yang memenuhi syarat dapat mengakses BBM subsidi,” demikian Muslim.