Wakil Ketua Komisi IV DPRD Loteng Kecam Dugaan Intimidasi Nakes di Puskesmas Pringgarata

Avatar photo

Minggu, 19 April 2026 - 14:03 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil ketua komisi IV DPRD Lombok Tengah Wirman Hamzani.

Wakil ketua komisi IV DPRD Lombok Tengah Wirman Hamzani.

 

Lombok Tengah | Lombok fokus – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Wirman Hamzani dari Fraksi NasDem, mengecam keras dugaan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Pringgarata terhadap tenaga kesehatan (nakes).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya keluhan nakes terkait ucapan yang dinilai tidak etis dan merendahkan, di tengah perjuangan mereka menuntut kejelasan dan peningkatan kesejahteraan.

“Pernyataan seperti itu sangat disayangkan. Tidak seharusnya seorang pimpinan fasilitas kesehatan melontarkan kalimat yang dapat merendahkan martabat tenaga kesehatan. Ini justru memperkeruh suasana,” ujar Wirman Hamzani alias hamzan halilintar,Minggu (19/4/2026).

Ia menegaskan, Komisi IV DPRD Lombok Tengah tidak akan tinggal diam terhadap persoalan tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta Dinas Kesehatan untuk segera memanggil Kepala Puskesmas Pringgarata guna memberikan klarifikasi di hadapan dewan.

Baca Juga :  Final Piala Dunia 2026 Argentina vs Spanyol, Gubernur Iqbal Ajak Warga Nobar di Halaman Bumi Gora

“Kami minta Dinas Kesehatan segera menghadirkan yang bersangkutan ke Komisi IV. Ini penting agar persoalan ini jelas dan tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar kepala puskesmas pringgarata menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf kepada para nakes paruh waktu yang sedang berjuang agar tidak menimbulkan polemik.

Lebih lanjut, Hamzan Haliintar mantan aktivis tersebut menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah dengan membangun komunikasi yang baik antara pimpinan fasilitas kesehatan dan para nakes, terutama dalam situasi sulit yang berkaitan dengan kondisi keuangan daerah.

Baca Juga :  BRIDA NTB-Smart ID Siapkan Kolaborasi Riset Berdampak

“Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang sehat. Nakes ini garda terdepan pelayanan kesehatan, jadi harus dihargai, bukan justru ditekan,” katanya.

Ia juga memastikan bahwa DPRD, khususnya Komisi IV, akan terus memperjuangkan aspirasi para tenaga kesehatan, termasuk mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap kebijakan pengupahan nakes.

“Perjuangan nakes ini menjadi perhatian serius kami. Komisi IV akan terus mengawal agar ada solusi yang adil dan manusiawi,” pungkas Hamzan .

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pendapatan NTB Ditargetkan Rp 6,22 Triliun
Pemprov NTB Minta Polemik Warga Lombok di Bali Tak Jadi Sentimen Antardaerah
Karhutla NTB Capai 8.895 Hektare, Pemprov NTB Perkuat Kesiapsiagaan
Titik Panas NTB Melonjak Jadi 139, BMKG Ingatkan Risiko Kebakaran
BRIN dan BRIDA NTB Jajaki SWRO untuk Atasi Krisis Air di Pesisir Sekotong
NTB Kirim 465 Anggota Pramuka ke Jamnas XII 2026
Gubernur Iqbal Minta Manajemen Risiko Jadi Dasar Keputusan Pemprov NTB
Tumpukan Sampah TPS Sandubaya Menyusut Jadi 2.000–3.000 Ton

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Jumat, 14 Agustus 2026 - 19:56 WITA

KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pendapatan NTB Ditargetkan Rp 6,22 Triliun

Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:46 WITA

Pemprov NTB Minta Polemik Warga Lombok di Bali Tak Jadi Sentimen Antardaerah

Jumat, 14 Agustus 2026 - 09:34 WITA

Titik Panas NTB Melonjak Jadi 139, BMKG Ingatkan Risiko Kebakaran

Selasa, 11 Agustus 2026 - 14:23 WITA

BRIN dan BRIDA NTB Jajaki SWRO untuk Atasi Krisis Air di Pesisir Sekotong

Senin, 10 Agustus 2026 - 15:35 WITA

NTB Kirim 465 Anggota Pramuka ke Jamnas XII 2026

Berita Terbaru

Event Ekraf Mania

Ekonomi

Disparekraf NTB Siapkan Creative Hub dan Ekraf Satu Data

Jumat, 14 Agu 2026 - 17:50 WITA