Wakil Ketua Komisi IV DPRD Loteng Kecam Dugaan Intimidasi Nakes di Puskesmas Pringgarata

Avatar photo

Minggu, 19 April 2026 - 14:03 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil ketua komisi IV DPRD Lombok Tengah Wirman Hamzani.

Wakil ketua komisi IV DPRD Lombok Tengah Wirman Hamzani.

 

Lombok Tengah | Lombok fokus – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Wirman Hamzani dari Fraksi NasDem, mengecam keras dugaan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Pringgarata terhadap tenaga kesehatan (nakes).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya keluhan nakes terkait ucapan yang dinilai tidak etis dan merendahkan, di tengah perjuangan mereka menuntut kejelasan dan peningkatan kesejahteraan.

“Pernyataan seperti itu sangat disayangkan. Tidak seharusnya seorang pimpinan fasilitas kesehatan melontarkan kalimat yang dapat merendahkan martabat tenaga kesehatan. Ini justru memperkeruh suasana,” ujar Wirman Hamzani alias hamzan halilintar,Minggu (19/4/2026).

Ia menegaskan, Komisi IV DPRD Lombok Tengah tidak akan tinggal diam terhadap persoalan tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta Dinas Kesehatan untuk segera memanggil Kepala Puskesmas Pringgarata guna memberikan klarifikasi di hadapan dewan.

Baca Juga :  Pemprov NTB Targetkan 30 Persen Pangan Lokal untuk Suplai Program MBG

“Kami minta Dinas Kesehatan segera menghadirkan yang bersangkutan ke Komisi IV. Ini penting agar persoalan ini jelas dan tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar kepala puskesmas pringgarata menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf kepada para nakes paruh waktu yang sedang berjuang agar tidak menimbulkan polemik.

Lebih lanjut, Hamzan Haliintar mantan aktivis tersebut menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah dengan membangun komunikasi yang baik antara pimpinan fasilitas kesehatan dan para nakes, terutama dalam situasi sulit yang berkaitan dengan kondisi keuangan daerah.

Baca Juga :  Proyek Gedung Rawat Inap RSUD Kota Bima Molor

“Semua pihak harus menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang sehat. Nakes ini garda terdepan pelayanan kesehatan, jadi harus dihargai, bukan justru ditekan,” katanya.

Ia juga memastikan bahwa DPRD, khususnya Komisi IV, akan terus memperjuangkan aspirasi para tenaga kesehatan, termasuk mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap kebijakan pengupahan nakes.

“Perjuangan nakes ini menjadi perhatian serius kami. Komisi IV akan terus mengawal agar ada solusi yang adil dan manusiawi,” pungkas Hamzan .

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kebakaran Hanguskan 1.956 Hektare Savana Tambora, Tim Gabungan Intensifkan Pemadaman
Imigrasi Bima Deportasi Anak WN Malaysia akibat Overstay Tujuh Bulan
Gedung Baru DPRD NTB Ditarget Mulai Dibangun Akhir 2026
Markas Yonif TP Disiapkan di Poto Tano, Pemkab KSB Matangkan Lahan
Wabup Sumbawa Ingatkan Pejabat Jauhi Korupsi, Anggaran Harus Transparan
Dana Rp 5 Miliar Masuk Silpa, Jalan Batu Bolong–Nuraksa Mandek
PAPPRI NTB Diharapkan Gerakkan Ekosistem Musik Daerah
Sewa Mobil Listrik Dilaporkan ke Kejati, Gubernur Iqbal Buka Suara

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 19:33 WITA

Kebakaran Hanguskan 1.956 Hektare Savana Tambora, Tim Gabungan Intensifkan Pemadaman

Jumat, 10 Juli 2026 - 19:28 WITA

Imigrasi Bima Deportasi Anak WN Malaysia akibat Overstay Tujuh Bulan

Jumat, 10 Juli 2026 - 15:36 WITA

Gedung Baru DPRD NTB Ditarget Mulai Dibangun Akhir 2026

Jumat, 10 Juli 2026 - 13:18 WITA

Markas Yonif TP Disiapkan di Poto Tano, Pemkab KSB Matangkan Lahan

Jumat, 10 Juli 2026 - 09:23 WITA

Wabup Sumbawa Ingatkan Pejabat Jauhi Korupsi, Anggaran Harus Transparan

Berita Terbaru

Daerah

Gedung Baru DPRD NTB Ditarget Mulai Dibangun Akhir 2026

Jumat, 10 Jul 2026 - 15:36 WITA