LOMBOK TIMUR, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong manajemen risiko menjadi bagian dari cara birokrasi mengambil keputusan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meminta setiap perangkat daerah menghitung risiko sejak tahap perencanaan. Pemerintah juga harus menyiapkan langkah mitigasi sebelum menjalankan program.

Iqbal menyampaikan arahan itu dalam Workshop Manajemen Risiko Pemprov NTB di Sembalun, Lombok Timur, Sabtu (8/8).

Inspektorat NTB menggagas kegiatan yang menghadirkan para asisten, kepala perangkat daerah, kepala biro, pimpinan rumah sakit, serta sekretaris dinas dan badan.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekretaris Daerah NTB, Kepala Perwakilan BPKP NTB, serta narasumber BPKP RI dan Kementerian Dalam Negeri turut mengikuti kegiatan.

Risiko Tidak Hanya Berkaitan dengan Hukum

Iqbal menegaskan setiap keputusan pemerintah selalu membawa risiko. Karena itu, pejabat tidak cukup hanya menghindari kesalahan.

Pemerintah harus mampu mengenali kemungkinan masalah dan menyiapkan respons sejak awal.

Menurut Iqbal, risiko tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum. Pemerintah juga menghadapi risiko politik, sosial, lingkungan, keuangan, dan berbagai kemungkinan lain yang dapat memengaruhi keberhasilan program.

Karena itu, keberanian mengambil keputusan harus berjalan bersama perhitungan yang matang.

Iqbal mendorong pejabat menggunakan pendekatan calculated risk. Artinya, setiap risiko harus memiliki ukuran, prioritas, dan langkah mitigasi yang jelas.

BPKP Soroti Manajemen Risiko yang Masih Administratif

Pemprov NTB sebenarnya telah memiliki pedoman pengelolaan risiko melalui regulasi daerah.

Namun, tantangan kini bergeser pada penerapan. Pemerintah perlu memastikan aturan benar-benar mengubah pola kerja birokrasi.

Materi BPKP dalam workshop menunjukkan pengelolaan risiko di NTB belum sepenuhnya berjalan sebagai proses yang utuh.

Perangkat daerah masih cenderung berfokus pada penyusunan daftar risiko dan Rencana Tindak Pengendalian.

Sementara itu, pelaksanaan dan pemantauan efektivitas pengendalian belum berjalan konsisten. Identifikasi juga belum sepenuhnya menangkap risiko kritis yang berkaitan dengan sasaran strategis.

BPKP mengingatkan risk register hanya akan menjadi dokumen apabila perangkat daerah menyusunnya menjelang evaluasi.

Risiko juga kehilangan fungsi ketika pimpinan tidak membahasnya dalam rapat, perencanaan anggaran, maupun pemantauan program.

Karena itu, Pemprov NTB ingin menggeser manajemen risiko dari pekerjaan administratif menjadi instrumen pengambilan keputusan.

Risiko Harus Dibaca Sejak Program Dirancang

Pemprov juga meminta setiap pemilik risiko melihat kemungkinan kegagalan sejak tahap awal program.

Risiko dapat muncul dari tujuan yang kurang tepat, indikator yang tidak menggambarkan hasil, lemahnya koordinasi, keterbatasan kapasitas pelaksana, hingga dukungan anggaran yang tidak memadai.

Karena itu, perangkat daerah harus mengetahui risiko, penyebab, dampak, penanggung jawab, dan langkah mitigasinya sebelum menjalankan kegiatan.

Pendekatan itu semakin penting untuk program prioritas yang melibatkan lebih dari satu organisasi perangkat daerah.

Satu OPD mungkin hanya menangani sebagian proses. Namun, keberhasilan program bergantung pada rangkaian kerja berbagai perangkat daerah.

BPKP juga mendorong pemerintah menghubungkan manajemen risiko dengan program dan indikator pembangunan daerah.

Dengan pola itu, setiap pemilik risiko tidak hanya melihat tugas organisasinya. Mereka juga harus memahami pengaruh pekerjaan itu terhadap sasaran pembangunan yang lebih besar.

Manajemen Risiko Jangan Membuat Birokrasi Takut

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengingatkan manajemen risiko tidak boleh melahirkan budaya takut dalam birokrasi.

Menurutnya, kepala perangkat daerah tidak hanya bertanggung jawab terhadap capaian kinerja. Pimpinan juga perlu memberi rasa aman kepada jajaran ketika mereka bekerja sesuai aturan.

Aparatur harus mampu menjalankan tugas secara sungguh-sungguh tanpa ketakutan berlebihan, terutama dalam tata kelola keuangan.

Pesan itu sejalan dengan pendekatan Iqbal. Manajemen risiko bukan alasan bagi pejabat untuk berhenti mengambil keputusan.

Birokrasi tetap harus bergerak dan berinovasi. Namun, setiap langkah membutuhkan perhitungan.

Terlalu takut mengambil risiko dapat menghambat inovasi. Sebaliknya, keputusan tanpa perhitungan dapat melahirkan persoalan yang sebenarnya bisa dicegah.

Karena itu, Pemprov NTB ingin membangun keberanian yang terukur dalam setiap proses pemerintahan.

Pemprov Ingin Risk Register Masuk Ruang Pengambilan Keputusan

Pemprov NTB selanjutnya ingin membawa manajemen risiko keluar dari sekadar dokumen risk register.

Pimpinan harus membahas risiko dalam rapat, perencanaan, dan penganggaran. Selain itu, perangkat daerah perlu memantau risiko selama program berjalan serta memperbaruinya saat kondisi berubah.

BPKP menempatkan manajemen risiko sebagai proses berkelanjutan mulai dari identifikasi, penilaian, pengendalian, hingga pemantauan.

Karena itu, perubahan yang Pemprov NTB targetkan tidak berhenti pada administrasi.

Pemerintah ingin mengubah pola kerja birokrasi dari reaktif menjadi antisipatif.

Bagi Iqbal, keberhasilan sebuah program bukan berarti pemerintah mampu menghilangkan seluruh risiko. Pemerintah justru harus mengenali, memprioritaskan, dan mengelola risiko sejak awal.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan manajemen risiko bukan terletak pada banyaknya risiko yang tercantum dalam dokumen. Ukurannya terletak pada kesiapan pemerintah ketika risiko benar-benar muncul.