LOMBOK TENGAH, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalokasikan hampir Rp 3 miliar melalui Program Desa Berdaya Transformatif di Lombok Tengah. Program itu menyasar sekitar 350 keluarga penerima manfaat di Desa Mangkung dan Desa Sengkol.

Gubernur NTB H Lalu Muhamad Iqbal meninjau pelaksanaan program di Desa Pandan Indah, Mangkung, dan Sengkol, Senin (27/7/2026).

Pemprov NTB menggabungkan pemberdayaan ekonomi dengan layanan kesehatan, penanganan kekeringan, perbaikan infrastruktur, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni.

“Tak boleh ada yang tertinggal,” tegas Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur NTB.

Menurutnya, perkembangan kawasan selatan, terutama Mandalika, harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Pembangunan di kawasan selatan berkembang sangat cepat. Namun, kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal. Karena itu, UMKM, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat harus didorong untuk terlibat aktif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan bersama,” tegas Miq Iqbal.

Bantuan Sesuaikan Potensi Keluarga

Program Desa Berdaya memberikan modal usaha sesuai potensi setiap keluarga. Jenis usaha mencakup perdagangan, pengolahan pangan, dan peternakan unggas.

Pemprov menyalurkan bantuan melalui pemerintah desa maupun langsung kepada keluarga penerima manfaat. Skema itu bertujuan menjaga ketepatan sasaran dan mendorong usaha produktif.

Di Desa Mangkung, sebanyak 380 calon keluarga penerima manfaat juga memperoleh paket kebutuhan dasar. Paket itu berisi kasur, selimut, pakaian, beras, gula, minyak goreng, dan mi instan.

Miq Iqbal bersama jajaran organisasi perangkat daerah mendatangi sejumlah rumah penerima manfaat. Mereka antara lain Lalu Asli di Dusun Mangkung Lauk serta Lalu Adnan, Lalu Dani, dan Maujud di Dusun Batu Samban.

KWT Sengkol Kelola Ayam Petelur

Kepala Desa Sengkol Satria Wijaya Sarap mengatakan desanya menerima tiga bentuk dukungan dari Pemprov NTB sepanjang 2026.

Dukungan itu meliputi dana tanggung jawab sosial Bank NTB Syariah sebesar Rp 100 juta untuk Masjid Raudhatul Maujud. Pemprov juga menyiapkan Rp 400 juta untuk revitalisasi Pasar Tradisional Sengkol dan Rp 300 juta melalui Program Desa Berdaya.

Pemerintah desa memanfaatkan dana Desa Berdaya untuk mengembangkan peternakan ayam petelur. Sebanyak 55 anggota Kelompok Wanita Tani di Dusun Bonglanda mengelola usaha itu.

“Program ini kami arahkan untuk usaha yang berkelanjutan. Pengelolaannya dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani karena dinilai lebih akuntabel dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkesinambungan bagi masyarakat,” ujar Satria.

Siagakan Air Bersih dan Perbaiki Infrastruktur

Pemprov NTB juga mengantisipasi kekeringan yang setiap tahun melanda sebagian wilayah Lombok Selatan.

Pemprov bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana tengah mengkaji pembangunan sumur bor di Lombok Selatan dan Sumbawa Selatan.

Selama proses kajian berjalan, Dinas Sosial, BPBD, dan Biro Umum menyiagakan mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih.

Pemprov juga bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai untuk mempercepat perbaikan check dam yang rusak. Pemerintah merencanakan peninggian elevasi jembatan lama dan pembangunan tanggul pengaman sungai.

Langkah itu bertujuan mengurangi risiko banjir yang mengancam permukiman warga setiap tahun.

Pada sektor permukiman, pemerintah menargetkan perbaikan sedikitnya enam rumah tidak layak huni dalam satu minggu.

Pemprov NTB turut mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi Pasar Kuta dan penguatan layanan RS Mandalika. Pemerintah ingin mendukung pertumbuhan kawasan pariwisata Mandalika.

Warga Lokal Harapkan Kesempatan Kerja

Pemerintah Desa Sengkol mengusulkan perbaikan lapangan olahraga seluas satu hektare dan renovasi gedung serbaguna desa.

Menjelang MotoGP Mandalika, pemerintah desa juga berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan kawasan.

Satria berharap ITDC dan MGPA menjalankan rekrutmen tenaga kerja secara terbuka. Ia meminta masyarakat lokal yang memiliki kompetensi memperoleh kesempatan untuk bekerja.

Pemprov NTB memilih pendekatan terpadu untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Pemerintah menggabungkan bantuan ekonomi, penyediaan air bersih, layanan kesehatan, rehabilitasi rumah, dan pembangunan infrastruktur.