MATARAM, ntbkita.com-Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang menikmati momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat. Namun, Ekonom Universitas Mataram Iwan Harsono mengingatkan pemerintah agar capaian itu tidak berhenti pada angka statistik.

Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi NTB tumbuh 13,64 persen pada triwulan I 2026. Pada triwulan II, ekonomi daerah tetap tumbuh 7,41 persen.

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang semester I 2026 mencapai 10,42 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, geliat pariwisata, serta tingkat pengangguran yang relatif rendah ikut memperkuat momentum daerah.

Menurut Iwan, tantangan berikutnya ialah memastikan pertumbuhan itu meningkatkan pendapatan, menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat usaha lokal, sekaligus menekan kemiskinan dan ketimpangan.

“NTB sedang memiliki momentum ekonomi yang sangat baik. Ini tentu harus kita apresiasi dan dijaga. Tetapi keberhasilan itu jangan berhenti pada angka pertumbuhan,” ujar Iwan dalam diskusi bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Halik di Mataram, 29 Agustus 2026.

Pertumbuhan Tinggi Harus Menjangkau Lebih Banyak Warga

Iwan menilai pemerintah tidak cukup hanya mengejar high growth. NTB juga membutuhkan inclusive growth agar masyarakat memperoleh bagian lebih besar dari pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, pemerintah perlu melihat kualitas pertumbuhan melalui perubahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Peningkatan pendapatan, terbukanya lapangan kerja, penguatan usaha lokal, penurunan kemiskinan, serta berkurangnya ketimpangan menjadi ukuran yang tidak kalah penting.

Dengan pola itu, masyarakat tidak hanya menyaksikan investasi dan aktivitas ekonomi tumbuh. Mereka juga masuk sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat.

Investasi Harus Terhubung dengan Ekonomi Lokal

Iwan melihat investasi sebagai salah satu peluang terbesar untuk memperluas manfaat pertumbuhan.

Namun, besarnya modal yang masuk belum otomatis memberi manfaat maksimal bagi daerah.

Menurutnya, investasi harus membangun hubungan kuat dengan tenaga kerja, UMKM, pemasok, dan pelaku usaha lokal.

“Investasi besar harus mempunyai linkage yang kuat dengan ekonomi lokal. Tenaga kerja lokal, UMKM, pemasok lokal dan pelaku usaha daerah harus masuk dalam rantai nilai investasi,” katanya.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat rantai pasok lokal agar semakin banyak aktivitas ekonomi menghasilkan nilai tambah di NTB.

Pendekatan itu juga dapat mengurangi economic leakage atau kebocoran ekonomi.

Rantai Pasok Lokal Bisa Tekan Kebocoran Ekonomi

Iwan mencontohkan sektor pariwisata dan investasi berskala besar.

Kunjungan wisatawan yang tinggi belum tentu memberi manfaat maksimal apabila hotel, restoran, industri, dan usaha lain masih mengambil sebagian besar kebutuhan dari luar daerah.

Hal serupa berlaku pada tenaga profesional maupun berbagai input usaha.

Karena itu, NTB perlu memperkuat kemampuan produsen dan pelaku usaha lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang.

“Semakin kuat rantai pasok lokal, semakin besar nilai tambah yang tinggal dan berputar di NTB,” ujarnya.

Penguatan itu sekaligus membuka ruang bagi UMKM untuk naik kelas dan masuk ke rantai bisnis yang lebih besar.

NTB Perlu Kurangi Ketergantungan pada Satu Sektor

Selain memperkuat rantai pasok, Iwan mendorong NTB memperluas struktur ekonominya.

Ketergantungan terlalu besar pada satu sektor dapat membuat perekonomian daerah lebih rentan menghadapi perubahan harga maupun kondisi global.

Karena itu, NTB perlu memperbesar peran pertanian bernilai tambah, agroindustri, pariwisata berkualitas, UMKM, ekonomi kreatif, dan hilirisasi.

Diversifikasi itu dapat menciptakan lebih banyak sumber pertumbuhan sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Di sektor hilirisasi, Iwan meminta daerah tidak berhenti pada status sebagai pemasok sumber daya.

“Hilirisasi jangan hanya berarti sumber dayanya berasal dari NTB. Nilai tambah, teknologi, industri turunannya, kesempatan kerja dan kapasitas ekonominya juga harus semakin banyak berada di NTB,” tegasnya.

Dengan demikian, aktivitas pengolahan dan industri turunan perlu memberi porsi lebih besar kepada ekonomi daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Bisa Perkuat PAD

Iwan juga melihat pertumbuhan ekonomi dan investasi sebagai peluang untuk memperkuat kapasitas fiskal NTB.

Ketika aktivitas ekonomi meningkat, pemerintah memiliki kesempatan memperluas basis Pendapatan Asli Daerah secara sehat.

Namun, daerah tetap perlu menjaga agar peningkatan PAD tidak menambah beban berlebihan bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Karena itu, penguatan basis ekonomi menjadi lebih penting daripada hanya menaikkan beban pungutan.

Semakin banyak usaha tumbuh dan masyarakat memiliki penghasilan, semakin besar pula ruang fiskal yang dapat pemerintah bangun secara berkelanjutan.

SDM Lokal Harus Ikut Naik Kelas

Di balik seluruh peluang itu, Iwan menempatkan sumber daya manusia sebagai fondasi utama.

Pertumbuhan investasi akan membuka kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi baru. Karena itu, masyarakat NTB harus memiliki kemampuan untuk mengisi peluang tersebut.

“Jangan sampai NTB hanya menjadi lokasi investasi, sementara masyarakat NTB tidak menjadi pelaku utama dan penerima manfaatnya,” katanya.

Pendidikan, peningkatan keterampilan, sertifikasi tenaga kerja, dan produktivitas perlu bergerak seiring dengan perubahan struktur ekonomi.

Selain itu, lembaga pendidikan dan pelatihan perlu membaca kebutuhan industri agar kompetensi tenaga kerja lokal semakin sesuai dengan pasar.

Dengan cara itu, investasi tidak hanya membawa modal, tetapi juga membuka jalur mobilitas ekonomi bagi masyarakat.

Momentum Ekonomi Bukan Titik Akhir

Iwan menilai pertumbuhan tinggi saat ini justru menjadi kesempatan bagi NTB untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh.

Daerah membutuhkan struktur ekonomi yang produktif, inklusif, beragam, dan mampu menghadapi guncangan.

Karena itu, pertumbuhan 10,42 persen pada semester I 2026 tidak boleh menjadi tujuan akhir.

NTB perlu mengubah momentum itu menjadi lebih banyak pekerjaan, UMKM yang semakin kuat, rantai pasok lokal yang lebih panjang, kapasitas fiskal yang sehat, serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan.

Pada akhirnya, kekuatan ekonomi NTB tidak hanya bergantung pada seberapa tinggi angka pertumbuhannya.

Ukuran yang lebih penting ialah seberapa besar nilai tambah tetap berputar di daerah dan seberapa banyak masyarakat menikmati manfaatnya.