Harga Elpiji 3 Kg di KSB Tembus Rp100 Ribu, Satgas Temukan Dugaan Permainan Distribusi

Avatar photo

Senin, 13 Juli 2026 - 10:53 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWA BARAT, ntbkita.com-Tim gabungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menemukan dugaan penyimpangan distribusi elpiji subsidi 3 kilogram. Temuan itu terungkap saat inspeksi mendadak di Kecamatan Maluk dan Jereweh, akhir pekan lalu.

Tim menemukan harga elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer mencapai Rp60 ribu hingga Rp100 ribu per tabung. Harga itu melonjak empat sampai lima kali lipat dari harga eceran tertinggi sebesar Rp19.500.

Kasatpol PP KSB Syarifuddin mengatakan, operasi gabungan melibatkan Diskoperindag dan Satpol PP KSB.

“Tim Satgas menemukan adanya praktik tidak baik yang dilakukan sejumlah agen resmi,” jelas Syarifuddin, Sabtu (11/7/2026).

Harga Melonjak Hampir Tiga Pekan

Hampir tiga pekan terakhir, masyarakat kesulitan mendapatkan elpiji 3 kilogram dengan harga normal. Sejumlah pengecer menjual gas bersubsidi itu jauh di atas HET.

“Di tingkat pengecer, kami menemukan ada yang menjual Rp 60 ribu sampai Rp 100 ribu per tabung. Ini sesuai laporan masyarakat yang kami terima,” katanya.

Baca Juga :  BRIDA NTB Matangkan Riset BRIN untuk Tuntaskan Krisis Air Bersih dan Hilirisasi Komoditas

Saat melakukan operasi di Kecamatan Maluk, tim mendatangi sejumlah kios pengecer di Desa Maluk dan Desa Pasir Putih. Tim menelusuri penyebab tingginya harga elpiji bersubsidi berdasarkan keluhan masyarakat.

“Hasil penelusuran kita, pasokan elpiji 3 kilogram yang dijual mahal oleh sejumlah pengecer diduga berasal dari pangkalan resmi,” sesalnya.

Pasokan Diduga dari Pangkalan Resmi

Satgas menduga pasokan tidak hanya berasal dari pangkalan di Kecamatan Maluk. Sejumlah pangkalan di luar wilayah itu juga diduga memasok elpiji kepada pengecer.

Temuan itu menguatkan dugaan rantai distribusi yang tidak sesuai aturan. Elpiji bersubsidi berpindah dari pangkalan resmi ke pengecer, lalu dijual kembali dengan harga berlipat.

“Kondisi ini tentu merugikan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran utama subsidi pemerintah,” ingatnya.

Satgas memberikan teguran dan peringatan kepada pemilik kios. Tim meminta mereka tidak lagi menjual elpiji bersubsidi di luar mekanisme resmi.

Baca Juga :  KPK Jadikan NTB Satu Data Referensi Pengembangan Sistem Analitik Pemberantasan Korupsi

“Distribusi elpiji 3 kilogram hanya dapat dilakukan melalui pangkalan resmi. Di luar itu tidak boleh,” tandasnya.

Periksa Pangkalan di Jereweh

Tim juga mengawasi pangkalan UD Sahabat di Desa Belo, Kecamatan Jereweh. Sidak itu menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan penjualan elpiji di atas HET dan penyaluran kepada pihak yang tidak berhak.

Namun, tim belum menemukan aktivitas saat tiba di lokasi. Hasil verifikasi menunjukkan agen menyalurkan elpiji ke pangkalan itu setiap Jumat.

Karena itu, tim tidak menemukan transaksi atau penyaluran tabung kepada masyarakat saat sidak berlangsung. Pangkalan itu menerima alokasi 100 tabung elpiji 3 kilogram setiap pekan.

Alokasi itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tiga RT di Desa Belo dan wilayah Pola Mata.

“Tim pengawas tetap memberikan pembinaan. Agar konsisten menjual elpiji sesuai HET dan memastikan distribusinya tepat sasaran kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) serta pelaku Usaha Mikro (UM),” tambahnya.

Follow WhatsApp Channel ntbkita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kerja Sama Bali NTB NTT, Tiga Provinsi Teken Lima Rencana Aksi
DPMPTSP Lombok Timur Pantau Tambang Galian C, Minta Pelaku Usaha Tertib Izin
Bertahun-tahun Dikuasai Warga, Pemkab Dompu Berhasil Selamatkan Tanah 3,6 Hektare
Waktu Kian Mepet, 22 Paket Pengadaan Pemprov NTB Belum Berkontrak
Inspektorat NTB Awasi Ketat Anggaran Desa Berdaya, Dua Skema Jadi Sasaran
Nilai SAQ Keterbukaan Informasi NTB Naik 37 Poin Jadi 100
Pangdam Rinambora Pimpin Upacara Hari Pahlawan, Tekankan Penguatan SDM
BRIDA NTB Perkuat Kerja Sama dengan Kemenkum untuk Pendaftaran HAKI

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 10:40 WITA

Kerja Sama Bali NTB NTT, Tiga Provinsi Teken Lima Rencana Aksi

Kamis, 12 November 2026 - 16:00 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Pantau Tambang Galian C, Minta Pelaku Usaha Tertib Izin

Kamis, 12 November 2026 - 10:08 WITA

Waktu Kian Mepet, 22 Paket Pengadaan Pemprov NTB Belum Berkontrak

Kamis, 12 November 2026 - 08:37 WITA

Inspektorat NTB Awasi Ketat Anggaran Desa Berdaya, Dua Skema Jadi Sasaran

Kamis, 12 November 2026 - 08:30 WITA

Nilai SAQ Keterbukaan Informasi NTB Naik 37 Poin Jadi 100

Berita Terbaru

Hari Guru

Pendidikan

Hari Guru Nasional 2026 Tanggal 25 November, Libur atau Tidak?

Senin, 16 Nov 2026 - 07:27 WITA

Dekranasda

Ekonomi

Koperasi Dekranasda NTB Siap Bantu Perajin Garap Pasar Ekspor

Kamis, 12 Nov 2026 - 20:05 WITA