MATARAM, ntbkita.com-Pemprov NTB mendorong produk lokal menjadi tulang punggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi kerakyatan di daerah.

Sekda NTB Abul Chair menegaskan komitmen itu saat menghadiri rapat koordinasi penguatan sinergi ekonomi kerakyatan di Hotel Lombok Raya, Jumat (29/5). Agenda itu membahas pemberdayaan BUMDes dan koperasi dalam penguatan rantai pasok, sistem keamanan pangan, serta kepatuhan terhadap SOP Program MBG.

Seluruh kepala SPPG, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, mitra, serta yayasan se-NTB hadir dalam kegiatan itu.

Abul Chair mengapresiasi fasilitasi dan sosialisasi Program MBG. Menurut dia, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program nasional itu.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, kami menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Program MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi, tetapi merupakan investasi besar bangsa untuk masa depan generasi Indonesia,” ujar Abul Chair.

Gerakkan Ekonomi Desa

Abul Chair menegaskan, MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak. Program ini juga harus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, hingga distribusi lokal dalam satu ekosistem ekonomi daerah.

“Program ini memiliki efek ganda, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi desa dan masyarakat. Dana program diharapkan berputar langsung di masyarakat sehingga menciptakan dampak ekonomi yang luas,” katanya.

Menurut Abul Chair, Pemprov NTB ingin manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat lokal. Karena itu, rantai pasok daerah perlu diperkuat agar produk lokal mampu bersaing dan tidak kalah oleh produk dari luar daerah.

Hingga Mei 2026, pelaksanaan MBG di NTB tercatat memiliki 842 SPPG. Dari jumlah itu, 733 unit sudah aktif. Program ini juga melibatkan lebih dari 4.300 penyedia lokal, menyerap lebih dari 39 ribu tenaga kerja, dan menjangkau sekitar 1,9 juta penerima manfaat.

Keamanan Pangan Jadi Prioritas

Abul Chair menekankan tiga fokus utama dalam pelaksanaan MBG. Yakni penguatan rantai pasok lokal, keamanan dan kualitas pangan, serta disiplin terhadap SOP dan tata kelola program.

“Produk MBG harus dikenal sehat, higienis, aman, dan terpercaya. Karena itu, keamanan pangan dan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Ia menambahkan, visi pembangunan NTB Bangkit Bersama Menuju NTB Makmur Mendunia harus hadir melalui pembangunan yang menyentuh masyarakat desa, petani, nelayan, perempuan, dan generasi muda.

“Untuk itu MBG harus menjadi gerakan bersama untuk memperkuat kualitas generasi muda, memperkuat ekonomi rakyat, dan memperkuat kemandirian pangan daerah,” katanya.

Pemprov NTB ingin MBG memberi manfaat berlapis bagi daerah. Anak-anak mendapat asupan gizi. Di sisi lain, petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan pelaku distribusi lokal mendapat ruang lebih besar dalam rantai pasok program.