MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mengajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Provinsi NTB.

Pemprov NTB menjadikan rancangan KUA-PPAS sebagai landasan penyusunan APBD 2027. Pemerintah memprioritaskan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, pariwisata berkualitas, serta pengembangan industri agromaritim.

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP. menyerahkan dokumen KUA-PPAS mewakili Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal.

Penyerahan berlangsung saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Rapat Tambora, Kantor DPRD Provinsi NTB, Mataram, Selasa (14/7/2026).

Wakil gubernur yang akrab disapa Umi Dinda mengapresiasi masyarakat NTB karena terus menjaga stabilitas daerah. Kondisi itu mendukung kelancaran pembangunan sekaligus memperkuat kepercayaan pemerintah pusat kepada NTB.

Kapasitas Fiskal Diproyeksikan Menguat

Pemprov NTB memproyeksikan kapasitas fiskal daerah semakin kuat pada 2027. Kondisi itu membuka ruang lebih besar untuk mempercepat berbagai program prioritas pembangunan.

Namun, pemerintah tetap mengutamakan kehati-hatian dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata kepada masyarakat.

Umi Dinda juga menegaskan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kolaborasi itu mampu mempercepat pembangunan pada berbagai sektor.

Ia menyebut peresmian Bendungan Meninting oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah satu capaian penting. Bendungan Meninting masuk dalam lima bendungan strategis nasional.

“Peresmian Bendungan Meninting semakin memperkokoh posisi NTB sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan pangan, ketahanan air, dan ketahanan energi nasional,” ujarnya.

Pariwisata Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Pemprov NTB juga memperkuat sektor pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah menilai Pocari Sweat Run Lombok 2026 memberi dampak nyata bagi perhotelan, transportasi, UMKM, dan ekonomi kreatif.

Ribuan peserta dari berbagai daerah mengikuti ajang lari itu. Pemprov NTB akan melanjutkan momentum melalui MotoGP Mandalika 2026 dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB.

Pemerintah juga mulai mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

Pemprov NTB menetapkan tema pembangunan 2027, yakni “Akselerasi Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Energi, Penyiapan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan.”

Tema itu menjadi arah utama penyusunan program dan anggaran agar masyarakat merasakan manfaat pembangunan.

“Tema ini mencerminkan arah pembangunan NTB yang berfokus pada program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata, baik dalam jangka pendek maupun berkelanjutan,” jelas Umi Dinda.

APBD Tetap Penuhi Belanja Wajib

Umi Dinda menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan belanja wajib meski ruang fiskal semakin baik. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk belanja earmarked dan program prioritas pembangunan.

Pemprov NTB akan mengelola anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Langkah itu bertujuan memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah.

Umi Dinda turut memaparkan tiga komponen utama rancangan KUA-PPAS APBD 2027. Komponen itu meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pemprov NTB dan DPRD akan membahas ketiga komponen sebelum menetapkan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah berharap pembahasan KUA-PPAS berlangsung konstruktif dan selesai tepat waktu. Sinergi pemerintah daerah dan DPRD diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan serta memperkuat ketahanan pangan dan energi.

APBD 2027 juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.