MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas nasional ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen itu mengemuka dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG di Hotel Lombok Raya, 22 Mei 2026. Rapat dihadiri jajaran pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), Satgas MBG, serta para mitra penyelenggara program di NTB.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB Fathul Gani mengatakan, Satgas MBG berfungsi sebagai fasilitator dan penghubung. Satgas memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif di daerah.
“Satgas bertugas menjembatani koordinasi agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Seluruh pihak diharapkan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengoptimalkan peran unsur-unsur formal di lapangan,” ujarnya.
Menurut Fathul, Program MBG merupakan program nasional yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Termasuk pemerintah daerah sebagai representasi pemerintah pusat di wilayah masing-masing. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program.
Penasihat Presiden Bidang Politik dan Keamanan Erwin Chahara Rusmana menegaskan, Program MBG merupakan program strategis nasional yang berkelanjutan. Program ini tetap menjadi prioritas pemerintah.
Dia menjelaskan, berbagai isu mengenai keberlanjutan maupun penyesuaian anggaran tidak akan memengaruhi pelaksanaan program inti MBG. Penyesuaian hanya menyasar program pendukung. Sementara anggaran untuk operasional dapur, pengadaan makanan dan minuman, serta kebutuhan mitra tetap berjalan.
“Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi mikro, memperluas perputaran ekonomi di tingkat bawah serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Erwin juga mengapresiasi capaian Provinsi NTB. NTB dinilai menjadi salah satu provinsi dengan perkembangan pelaksanaan MBG yang baik berkat dukungan pemerintah daerah, mitra, dan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur III Inspektorat Utama (Ittama) BGN Rudyanto mengatakan, NTB termasuk daerah dengan pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG yang cukup pesat di Indonesia.
Menurut Rudyanto, keberhasilan itu tidak terlepas dari dukungan kuat Pemerintah Provinsi NTB. Juga keberanian para mitra yang sejak awal ikut berpartisipasi dalam program, meski menghadapi berbagai tantangan pada tahap awal pelaksanaan.
Dia menegaskan, cakupan penerima manfaat MBG masih perlu diperluas. Jumlah peserta didik yang harus dilayani masih sangat besar. Mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, hingga pondok pesantren.
Untuk mendukung keberlanjutan program, pemerintah daerah didorong memperkuat sinergi dengan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang memadai dan berkelanjutan.
“Jangan sampai ketika jumlah SPPG bertambah, kita justru mengalami kekurangan pasokan pangan. Oleh karena itu, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan harus dipersiapkan sejak dini agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan,” tegas Rudyanto.
Sejalan dengan itu, Pemprov NTB terus mendorong penguatan ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi potensi lokal. Pemerintah menargetkan sedikitnya 30 persen kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri. Langkah ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah.
Gerakan pemanfaatan lahan pekarangan kembali digalakkan. Gerakan ini melibatkan PKK, kelompok masyarakat, organisasi desa dan kelurahan, hingga gerakan pramuka. Tujuannya mengembangkan berbagai komoditas pangan produktif.
Selain sektor pertanian, pengembangan budi daya perikanan dan peternakan juga terus didorong. Seperti lele, patin, serta komoditas pangan lainnya. Upaya ini untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pemerintah juga mengingatkan seluruh pengelola dapur MBG agar mengelola anggaran negara secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hal ini penting untuk menjaga kualitas layanan serta memastikan manfaat program dapat dirasakan optimal oleh masyarakat.
Komentar