MATARAM, ntbkita.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memperkuat integrasi 921 data dari 43 perangkat daerah. Langkah ini untuk mendorong kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran.
Penguatan integrasi data menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB membangun tata kelola pemerintahan berbasis data. Data akurat menjadi dasar penting dalam menyusun program. Terutama agar intervensi pemerintah sesuai kebutuhan masyarakat.
Pemprov NTB menempatkan NTB Satu Data sebagai kanal penting dalam pengelolaan data daerah. Sistem ini mendorong data lintas perangkat daerah tersaji lebih rapi, terhubung, dan mudah digunakan dalam perencanaan pembangunan.
Integrasi 921 data dari 43 perangkat daerah juga memberi ruang bagi pemerintah untuk membaca kebutuhan pembangunan dengan lebih jelas. Dengan begitu, arah kebijakan bisa lebih terukur.
Pemprov NTB menilai kebijakan berbasis data perlu terus diperkuat. Sebab, data yang terintegrasi membantu pemerintah menyusun program, mengevaluasi capaian, dan menentukan prioritas pembangunan.
Penguatan ini juga sejalan dengan kebutuhan perencanaan daerah. Pemerintah membutuhkan data yang sama, akurat, dan mutakhir agar program tidak tumpang tindih.
Melalui integrasi data NTB, pemerintah daerah ingin memastikan kebijakan pembangunan dapat menyasar kelompok dan wilayah yang membutuhkan perhatian. Data menjadi dasar untuk memperkuat keputusan pemerintah.
Pemprov NTB mendorong perangkat daerah terus memperkuat kualitas data. Mulai dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, hingga penyebarluasan data.
Dengan integrasi data yang lebih kuat, Pemprov NTB berharap kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Program pemerintah juga diharapkan makin tepat sasaran dan mudah dievaluasi.
Komentar