MATARAM, ntbkita.com-DPRD NTB menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan mampu menanggung kebutuhan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 yang mencapai sekitar Rp1 triliun. Wakil Ketua DPRD NTB H Muzihir menganggap kemampuan fiskal daerah tidak memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar itu.
“Barang mustahil (Pembiayaan PON) kalau pakai APBD,” tegas Muzihir, Jumat (30/10/2026).
Pernyataan itu merespons permintaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat agar NTB menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun sebagai salah satu tuan rumah PON 2028.
Muzihir belum ingin memberikan penilaian lebih jauh mengenai kebutuhan anggaran PON. Ia berencana bertemu Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk membicarakan kesiapan daerah, termasuk persoalan pendanaan penyelenggaraan ajang olahraga nasional itu.
Pemprov NTB Belum Hitung Total Kebutuhan Anggaran
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Nursalim mengaku belum mengetahui secara terperinci kebutuhan anggaran maupun kesiapan pendanaan PON 2028.
Nursalim mengatakan dirinya tidak mengikuti rapat koordinasi bersama KONI Pusat. Ia menyarankan agar pihak yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut menghubungi Sekretaris Daerah NTB Abul Chair yang menghadiri rapat itu.
“Saya tidak ikut rapat kemarin. Yang hadir rapat itu Pak Sekda, tanya Pak Sekda,” kata Nursalim.
Meski belum mengetahui rincian kebutuhan anggaran, Nursalim memastikan Pemprov NTB telah mengalokasikan dana untuk persiapan PON 2028 dalam APBD.
Namun, ia belum dapat menyebutkan jumlah anggaran yang telah pemerintah daerah siapkan.
“Sudah, kan ada di APBD. Nah, tidak tahu persisnya berapa,” ucapnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan bahwa Pemprov NTB mulai menyiapkan sejumlah fasilitas olahraga yang berpotensi menjadi lokasi pertandingan PON 2028.
Menurut Nelly, pemerintah daerah bahkan telah mengalokasikan anggaran persiapan sejak APBD Perubahan 2026. Anggaran itu antara lain untuk perbaikan dan pemeliharaan fasilitas olahraga.
“Untuk persiapan perbaikan-perbaikan venue, iya kita berikhtiar. Bahkan dari 2026 ini di perubahan, Dinas Dikpora sudah mulai memperbaiki atau memelihara beberapa sarana yang mungkin bisa menjadi venue,” kata Nelly.
Namun, Bappeda NTB belum menghitung keseluruhan kebutuhan anggaran persiapan PON 2028, termasuk biaya perbaikan fasilitas pertandingan pada 2027.
Nelly mengatakan Pemprov NTB masih perlu menggelar pembahasan bersama jajaran Panitia Besar (PB) PON NTB untuk menghitung kebutuhan itu secara menyeluruh.
“Sudah kita anggarkan, tapi saya belum hitung. Kami belum rapat untuk tim besar PON itu, baru KONI-nya,” tuturnya.
KONI Pusat Perkirakan Setiap Provinsi Butuh Rp1 Triliun
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno memperkirakan setiap provinsi tuan rumah membutuhkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk menyelenggarakan PON 2028.
Menurut Suwarno, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran penyelenggaraan melalui APBD. Ia menyebut belum ada skema pembagian pembiayaan dengan pemerintah pusat.
Angka Rp1 triliun juga belum mencakup kebutuhan renovasi fasilitas pertandingan. Artinya, pemerintah daerah masih harus menyiapkan anggaran tambahan apabila sejumlah venue membutuhkan perbaikan.
Besarnya kebutuhan biaya membuat Suwarno meminta pemerintah daerah mempertimbangkan kemampuan anggaran ketika menentukan jumlah cabang olahraga (cabor).
Ia mengingatkan bahwa setiap cabor memiliki kebutuhan biaya tersendiri. Semakin banyak cabor yang menjadi tanggung jawab daerah, semakin besar pula anggaran penyelenggaraan.
“Karena satu cabor ada angkanya. Makanya ayo ditata. Ya mudah-mudahan bisa lebih kecil dengan kondisi yang ada,” ujarnya, Kamis (29/10/2026).
Suwarno juga meminta Pemprov NTB mengutamakan renovasi fasilitas olahraga yang sudah ada daripada membangun venue baru.
Salah satu fasilitas yang masuk dalam perhatiannya ialah Gelanggang Olahraga (GOR) 17 Desember di Turida, Kota Mataram.
Menurutnya, pemanfaatan fasilitas olahraga yang telah tersedia dapat membantu daerah menekan kebutuhan anggaran persiapan.
“Rp1 triliun untuk penyelenggaraan semuanya. Kalau untuk renovasi ya tambah lagi. Dan tidak ada sharing antara pusat dan daerah. Sejauh ini memang anggaran dari APBD,” tegasnya.
Komentar