MATARAM, ntbkita.com-Biro Hukum Setda NTB mencatat telah memfasilitasi tiga peraturan daerah (perda) sepanjang 2026. Dari jumlah itu, satu perda telah resmi diundangkan, sementara dua lainnya masih dalam tahap pembahasan.

Kepala Biro Hukum Setda NTB Hubaidi mengatakan, fasilitasi perda menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat regulasi. Terutama regulasi yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

“Di tahun 2026 ini, kami telah memfasilitasi tiga perda. Satu perda sudah diundangkan, sementara dua lainnya masih dalam proses pembahasan,” katanya.

Satu Perda Telah Diundangkan

Perda yang telah diundangkan berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha. Regulasi itu diharapkan dapat memberi kemudahan bagi pelaku usaha. Khususnya dalam mempercepat proses perizinan di daerah.

Sementara dua raperda masih dibahas. Masing-masing terkait perubahan atas perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta raperda mengenai pendelegasian kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Hubaidi menjelaskan, pembahasan dua raperda itu masih berjalan. Termasuk melalui tahapan harmonisasi dan sinkronisasi dengan berbagai pihak terkait.

“Dua raperda ini masih berproses. Kami pastikan seluruh tahapan dilalui sesuai ketentuan, mulai dari harmonisasi hingga pembahasan bersama DPRD,” ujarnya.

Pastikan Produk Hukum Sesuai Ketentuan

Hubaidi menambahkan, fasilitasi yang dilakukan Biro Hukum tidak hanya sebatas pendampingan. Biro Hukum juga memastikan setiap produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, fasilitasi mencakup proses harmonisasi dan sinkronisasi materi raperda. Tujuannya agar raperda tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Selain itu, Biro Hukum melakukan pengkajian dari sisi hukum. Baik substansi maupun redaksional, agar tidak menimbulkan multitafsir.

“Biro Hukum juga mendampingi pembahasan bersama perangkat daerah pengusul dan DPRD, serta memastikan seluruh tahapan administrasi, mulai dari penyusunan hingga pengundangan, berjalan sesuai prosedur,” katanya.

Ia menegaskan, perda penting sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Karena itu, Biro Hukum terus mendorong agar setiap regulasi yang disusun berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Perda yang dihasilkan harus mampu menjawab kebutuhan daerah dan memberikan kepastian hukum,” pungkasnya.