MATARAM, ntbkita.com-DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan permohonan pergantian Ketua Fraksi PPP DPRD NTB. Selain itu, DPW PPP NTB juga meminta penyesuaian susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Permohonan itu tertuang dalam surat bernomor 0032/Eks/DPWN/2026. DPW PPP NTB menujukan surat perihal “Permohonan Pergantian Ketua Fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan” kepada pimpinan DPRD Provinsi NTB.
Sekwan DPRD NTB Hendra Saputra kemudian membacakan surat itu dalam paripurna, Senin (25/5). Dalam surat itu, DPW PPP NTB menjelaskan, rapat internal partai telah memutuskan pergantian sebagai bagian dari penataan dan konsolidasi organisasi.
“Sehubungan dengan hasil keputusan rapat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, bersama ini kami menyampaikan permohonan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan pergantian susunan struktur pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan serta penyesuaian penempatan pada Alat Kelengkapan Dewan,” demikian isi surat yang dibacakan Hendra.
Melalui surat itu, DPW PPP NTB menegaskan, perubahan struktur fraksi dan AKD bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas fraksi di DPRD NTB sesuai kebijakan organisasi partai.
Karena itu, DPW PPP NTB meminta pimpinan DPRD NTB segera memproses dan menetapkan pergantian Ketua Fraksi PPP. DPW juga meminta perubahan keanggotaan pada alat kelengkapan dewan berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Dalam susunan baru itu, Muzihir akan menjabat Ketua Fraksi PPP DPRD NTB. Ia juga tetap merangkap Wakil Ketua DPRD NTB. Sementara Akri dicopot dari jabatan ketua fraksi dan anggota Banggar. DPW PPP NTB mengganti posisi Akri di Banggar dengan Sitti Ari. Akri kemudian digeser menjadi anggota Badan Musyawarah (Banmus).
Selain Akri, Marga Harun juga masuk dalam perubahan struktur Fraksi PPP DPRD NTB. DPW PPP NTB mengganti Marga dari jabatan sekretaris fraksi dengan Sitti Ari.
DPW PPP NTB menyebut langkah ini sebagai bagian dari penguatan konsolidasi internal. Terutama untuk menghadapi agenda politik dan memperkuat kinerja kader di parlemen daerah.
Di sisi lain, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda memilih bersikap netral. Ia menyerahkan polemik PPP kepada internal partai.
“Kami tidak akan menindaklanjuti surat yang masuk dari DPW PPP dan surat dari Fraksi PPP DPRD NTB. Polemik, ini kami sepenuhnya menyerahkan ke internal PPP,” ungkap Isvie.
Komentar