MATARAM, ntbkita.com- Sebanyak 22 dari 31 paket pengadaan barang dan jasa Pemprov NTB tahun 2026 masih menjalani pemilihan penyedia. Seluruh paket itu bersumber dari APBD Perubahan 2026, sementara sembilan paket APBD Murni telah berkontrak.
Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda NTB Suherman menyampaikan perkembangan itu, Rabu (11/11/2026). Menurutnya, mayoritas paket baru masuk setelah perubahan APBD sehingga Biro PBJ harus mempercepat proses pengadaan.
“Ini yang bisa kita pastikan itu ada sembilan yang sudah clear. Yang lainnya sedang berproses semua, terutama e-purchasing ini. Karena baru masuk semua setelah APBD Perubahan,” jelasnya.
Secara keseluruhan, 31 paket pengadaan memiliki pagu Rp37,29 miliar dengan nilai Hasil Perhitungan Sendiri (HPS) Rp36,51 miliar. Adapun sembilan paket yang telah berkontrak memiliki total nilai kontrak Rp14,87 miliar. Biro PBJ mencatat efisiensi anggaran Rp2,04 miliar dari paket yang sudah berkontrak.
Sembilan Paket Berkontrak, 22 Paket Masih Berproses
Pengadaan barang dan jasa itu menggunakan empat metode, yakni tender, tender cepat, seleksi, dan e-purchasing.
Untuk tender, Biro PBJ telah menyelesaikan lima paket dengan pagu dan HPS masing-masing Rp5,60 miliar. Kelima paket memasuki tahap pelaksanaan dengan nilai kontrak Rp5,28 miliar. Dengan demikian, efisiensi melalui tender mencapai Rp327,93 juta.
Sementara itu, empat paket melalui metode seleksi juga sudah memasuki tahap pelaksanaan. Paket seleksi memiliki pagu Rp11,31 miliar dan HPS Rp10,63 miliar. Nilai kontraknya mencapai Rp9,59 miliar, dengan efisiensi anggaran Rp1,71 miliar.
Sebaliknya, lima paket tender cepat masih menjalani pemilihan penyedia. Kelima paket itu memiliki pagu dan HPS masing-masing Rp5,61 miliar.
Adapun metode e-purchasing mencakup 17 paket, terbanyak di antara seluruh metode pengadaan. Nilai pagunya Rp14,75 miliar, sedangkan HPS mencapai Rp14,65 miliar. Hingga Rabu (11/11), Biro PBJ masih memproses pemilihan penyedia untuk semua paket e-purchasing.
Pekerjaan Konstruksi dan Alat Kesehatan Masih Berproses
Sejumlah paket berasal dari Dinas PUPRPKP NTB, RS HL Manambai Abdulkadir, dan RS Mutiara Sukma. Khusus di Dinas PUPRPKP, terdapat lima paket konstruksi yang masih berproses.
“Kalau di Dinas PUPRPKP NTB ada lima paket konstruksi. Sementara pengadaan alat kesehatan di rumah sakit juga masih berproses,” ujar Suherman.
Meski begitu, Suherman memastikan belum ada paket yang batal. Namun, seleksi penyusunan dokumen Amdal dan Andalalin Jalan Bypass Port to Port Lembar-Kayangan segmen Ganti-Pringgabaya sempat gagal.
Kini Biro PBJ berupaya melanjutkan proses pengadaan paket senilai Rp1,2 miliar itu. Menurut Suherman, aturan memberi kesempatan mengulang proses pemilihan hingga memperoleh penyedia yang tepat.
Kejar Pemilihan Penyedia hingga Akhir November
Di sisi lain, waktu pelaksanaan pekerjaan semakin terbatas menjelang akhir 2026. Karena itu, Biro PBJ menggunakan tender cepat dan e-purchasing untuk mempercepat pemilihan penyedia.
Menurut Suherman, proses pemilihan di Biro PBJ paling lama membutuhkan sekitar satu pekan. Namun, tahapan berikutnya bergantung pada kesiapan dokumen dan pejabat pembuat komitmen (PPK) di masing-masing OPD.
“Biasanya paket-paket kegiatan itu kadang waktunya sudah mepet, 45 hari tersisa. Paling mepet satu bulan, kalau mungkin barang. Karena teman-teman di PPK, di OPD ini kadang-kadang satu-satu masuknya,” jelas dia.
Suherman berharap Biro PBJ menyelesaikan pemilihan penyedia seluruh paket paling lambat pertengahan hingga akhir November.
Setelah itu, Biro PBJ tidak lagi menargetkan pemilihan paket dengan waktu pengerjaan yang sudah tidak memungkinkan. Dengan demikian, PPK dapat memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan sekitar 30–45 hari.
“Sehingga mungkin teman-teman PPK menggunakan waktu efektif 30 sampai 45 hari ke depan itu yang digunakan,” tandasnya.
Komentar